JagatBisnis.com – Korea Selatan mengumumkan pada Rabu, 17 Januari 2024, bahwa mereka telah memberlakukan sanksi terhadap dua individu, tiga entitas, dan sebelas kapal yang terkait dengan program nuklir dan rudal Korea Utara. Sanksi ini mewajibkan persetujuan khusus dari otoritas Korea Selatan bagi target sanksi untuk memasuki pelabuhan negara tersebut. Individu dan entitas yang terkena sanksi juga dilarang melakukan transaksi keuangan atau mata uang asing tanpa persetujuan sebelumnya dari bank sentral atau regulator keuangan.
Yonhap News Agency melaporkan bahwa sebelas kapal yang terkena sanksi termasuk Nam Dae Bong, New Konk, Unica, Xing Ming Yang 888, Subblic, A Bong 1, Kyong Song 3, Liton, A Sa Bong, Gold Star, dan Athena. Dua warga Korea Utara yang disanksi adalah Pak Kyong-ran dari Korea Paek Sol Trading Corp. yang diduga terlibat dalam pembelian kapal bekas dan pengiriman minyak sulingan ke Korea Utara, serta Min Myong-hak, seorang eksekutif di Risang Trading Co. yang diduga terlibat dalam pengiriman pekerja Korea Utara dan transfer antar kapal.
Pengumuman sanksi ini datang beberapa hari setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal hipersonik berbahan bakar padat jarak menengah baru. Tindakan ini mendapat kecaman keras dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kementerian Korea Selatan menyatakan bahwa individu, entitas, dan kapal yang dikenai sanksi terlibat dalam penyelundupan energi ilegal di laut. Seoul, menghadapi kebuntuan lewat jalur PBB, terus menerapkan sanksi secara mandiri atau bersama-sama dengan Washington dan Tokyo untuk menekan sumber pendanaan Korea Utara.
Sementara itu, angkatan laut Korea Selatan melibatkan pasukan AS dan Jepang dalam latihan maritim gabungan dengan kapal induk Amerika Carl Vinson untuk meningkatkan tanggapan terhadap ancaman Korea Utara. Utusan nuklir dari ketiga negara dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan di Seoul, sementara Partai Demokrat Korea Selatan mengkritik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un atas pernyataannya yang menggambarkan Korea Selatan sebagai “musuh utama.” Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperingatkan bahwa setiap provokasi Korea Utara akan ditanggapi dengan “skala ganda.” Pyongyang sendiri baru-baru ini menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh terpisah dan menyatakan reunifikasi secara damai tidak mungkin dilakukan, bahkan membubarkan beberapa lembaga pemerintah yang menangani hubungan antar-Korea.
(tia)
