JagatBisnis.com – Dalam KTT Uni Eropa yang berisiko tinggi, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyatakan ketegasannya untuk memblokir pembicaraan aksesi UE dengan Ukraina. Orban mengejutkan para pemimpin UE lainnya dengan menentang langkah tersebut dan memberikan bantuan keuangan senilai 50 miliar euro untuk Kyiv dari anggaran UE.
Orban berpendapat bahwa Ukraina belum siap untuk negosiasi keanggotaan saat ini dan menekankan perlunya Ukraina memenuhi prasyarat tertentu. Pernyataannya mengakibatkan ketegangan di antara pemimpin UE, yang mayoritas mendukung dimulainya perundingan aksesi.
Pentingnya keputusan ini diperkuat oleh serangan balasan Ukraina yang belum mencapai kemajuan signifikan, dan kegagalan pemerintahan Biden memberikan paket bantuan senilai $60 miliar. Posisi Orban yang tegas menjadi kendala besar bagi Ukraina, dengan beberapa pemimpin UE menilai bahwa tanpa dukungan UE dan AS, Putin dapat keluar sebagai pemenang.
Orban juga merujuk pada pemilihan Parlemen Eropa yang akan datang dan mengusulkan agar UE “berperilaku demokratis” dan menunggu konsensus politik baru sebelum memulai perundingan mengenai Ukraina. Hal ini dapat menandai penundaan berbulan-bulan, menambah ketegangan di antara pemimpin UE.
Dalam upaya diplomatis intens, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu dengan Orban sebelum KTT. Orban mengutip korupsi di Ukraina sebagai alasan, tetapi para pejabat UE menduga bahwa hal ini mungkin menjadi tawar-menawar untuk mendapatkan dana lebih lanjut dari UE.
Reaksi dari pemimpin UE lainnya bervariasi, dengan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar menyebut KTT tersebut sebagai salah satu pertemuan paling penting yang pernah dihadiri. Sementara itu, Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas menyatakan ketidakoptimisannya tetapi berharap dapat mencapai kesepakatan pada beberapa elemen penting.
Pertarungan diplomatik ini juga mencuat ke dalam isu korupsi di Ukraina dan kekhawatiran tentang supremasi hukum di Hongaria. Meskipun Komisi Eropa mengembalikan akses Hongaria terhadap dana proyek ekonomi, beberapa pejabat menduga bahwa Orban mungkin menggunakan isu ini sebagai alat tawar-menawar
(tia)
