JagatBisnis.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi konflik yang semakin meluas di Myanmar. Pada hari Rabu, 15 November 2023, Guterres menyoroti ketegangan di Negara Bagian Rakhine dan memperingatkan semua pihak untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional demi melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik antara kelompok pemberontak dan junta militer.
Menurut pernyataan resmi PBB, jumlah pengungsi di Myanmar telah melampaui 2 juta orang, menunjukkan dampak kemanusiaan yang parah akibat konflik ini.
Pejuang anti-junta di Myanmar berhasil merebut beberapa kota dan pos militer, termasuk di perbatasan dengan Cina. Bentrokan ini menjadi ujian signifikan bagi junta, yang sebelumnya menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021.
Pada Rabu, kelompok pemberontak melaporkan bahwa anggota pasukan keamanan Myanmar telah menyerah atau ditangkap dalam serangan terkoordinasi. Sementara itu, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menolak laporan tersebut sebagai “propaganda” dan mengklaim kelompok pemberontak bertanggung jawab atas kehancuran di seluruh negeri.
Sekjen PBB, Antonio Guterres, tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam upaya mengakhiri kekerasan di Myanmar. Komitmen ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2669 yang disetujui pada 2022.
Guterres menegaskan kembali pentingnya melindungi warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan menyerukan pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran. Dalam konteks ini, ia mendesak akses tanpa hambatan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan mendesak dan layanan penting melalui semua saluran.
(tia)
