Berita  

Polandia Menghentikan Pengiriman Senjata ke Ukraina, Fokus Pada Peningkatan Persediaan Militer Sendiri

Mateusz Morawiecki Foto baotintuc.vn

JagatBisnis.comPerdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengumumkan bahwa Polandia tidak lagi akan mempersenjatai Ukraina, dengan alasan fokus pada pengembangan persediaan senjatanya sendiri. Keputusan ini mengubah sikap Polandia terhadap Ukraina hanya beberapa minggu sebelum pemilu.

Polandia telah lama menjadi sekutu setia Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Namun, ketegangan muncul ketika Polandia memperpanjang larangan ekspor biji-bijian Ukraina, yang memicu perdebatan antara kedua negara.

“Kami tidak lagi mengirimkan senjata apa pun ke Ukraina karena kami sekarang mempersenjatai diri dengan senjata paling modern,” kata Morawiecki dalam wawancara dengan Polsat News.

Baca Juga :   Perang Rusia-Ukraina Bikin Korsel dan Iran Dapat ‘Berkah’

Pernyataan ini muncul setelah Polandia memanggil duta besar Ukraina untuk kementerian luar negeri sebagai protes terhadap komentar Presiden Volodymyr Zelensky terkait larangan gandum yang diperpanjang oleh Polandia.

Baca Juga :   2 Tank Milik Rusia Direbut Pasukan Khusus Polisi Ukraina

Larangan impor gandum diberlakukan oleh Polandia untuk melindungi petani mereka dari lonjakan impor gandum dan makanan dari Ukraina, terutama setelah invasi Rusia memengaruhi rute perdagangan Ukraina melalui pelabuhan Laut Hitam.

Zelensky mencoba mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian, tetapi mengkritik situasi politik yang berkaitan dengan impor biji-bijian, yang ia anggap sebagai menguntungkan Moskow.

Selain Polandia, Slovakia dan Hongaria juga mengumumkan pembatasan impor gandum dari Ukraina setelah Keputusan Komisi Eropa untuk tidak memperpanjang larangan penjualan ke lima negara UE, termasuk Rumania dan Bulgaria.

Baca Juga :   Dampak Perang Rusia-Ukraina, Raksasa Makanan Cepat Saji Amerika Terancam

Sementara itu, Polandia bersiap untuk pemilihan parlemen pada 15 Oktober, dengan partai nasionalis yang berkuasa, Hukum dan Keadilan (PiS), menghadapi kritik dari kelompok sayap kanan atas apa yang mereka lihat sebagai sikap terlalu patuh terhadap Ukraina.

(tia)

MIXADVERT JASAPRO