JagatBisnis.com – Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menyatakan dukungan mereka terhadap komitmen Myanmar dan Bangladesh untuk memfasilitasi repatriasi pengungsi Rohingya secara sukarela. Mereka mencatat proyek percontohan repatriasi yang melibatkan lebih dari 7.000 pengungsi yang kembali pada akhir 2023 sebagai langkah positif.
Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pandangan yang berbeda. PBB telah mendesak Bangladesh untuk menghentikan proyek percontohan repatriasi, mengingat risiko serius yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya jika mereka kembali ke Myanmar. Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar, mencatat bahwa kondisi di Myanmar tidak kondusif bagi kepulangan yang aman dan bermartabat. Dia juga mengingatkan bahwa Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin pasukan yang melancarkan serangan genosida terhadap Rohingya, sekarang memimpin junta militer yang brutal.
Pihak berwenang Bangladesh telah mengancam tindakan penangkapan dan pembalasan terhadap pengungsi yang menolak rencana pemerintah. Terdapat laporan mengenai janji uang besar kepada pengungsi untuk mendorong mereka untuk kembali, bahkan ketika jatah makanan mereka dipotong menjadi jumlah yang sangat rendah.
Proyek percontohan ini juga melibatkan pengungsi Rohingya yang tidak diizinkan kembali ke desa mereka sendiri. Mereka akan dipindahkan ke wilayah yang ditentukan dan tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah tersebut dengan bebas.
Sementara pihak berwenang Bangladesh mengklaim bahwa pengungsi menyatakan “kepuasan umum” terhadap pengaturan pemulangan, laporan menunjukkan bahwa banyak pengungsi menolak rencana repatriasi ini.
Kembalinya pengungsi Rohingya dalam kondisi seperti ini bisa mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan potensi kejahatan kekejaman di masa depan, sesuai dengan peringatan PBB.
(tia)
