JagatBisnis.com – Korea Utara (Korut) telah mengutuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atas penyelenggaraan pertemuan terkait peluncuran satelit yang baru-baru ini dilakukan oleh negara tersebut. Korut mengecam pertemuan tersebut sebagai hasil dari “tuntutan perampokan” dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah Korut bersumpah untuk terus menolak sanksi dan mengambil tindakan “membela diri” sebagai respons terhadap tindakan tersebut. Laporan dari media pemerintah KCNA melaporkan hal ini.
AS telah meminta pertemuan DK PBB pekan lalu guna membahas upaya Korut dalam menempatkan satelit mata-mata pertamanya ke dalam orbit. Namun, peluncuran tersebut gagal dan pendorong serta muatannya jatuh ke laut. Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korut, Kim Jong-un, dan seorang pejabat partai berkuasa, menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah bukti tambahan bahwa DK PBB berperan sebagai alat politik AS dengan menerima “tuntutan perampokan” dari Washington untuk mengabaikan hak negara Korut dalam pengembangan luar angkasa.
Kim Yo-jong menyatakan ketidakpuasan terhadap kritik rutin yang dilakukan oleh DK PBB terhadap pelaksanaan hak kedaulatan Korut, sebagaimana yang diinginkan oleh AS. Ia dengan tegas mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil, berprasangka, dan campur tangan dalam urusan dalam negeri serta pelanggaran terhadap kedaulatan Korut. Kim Yo-jong juga menyatakan bahwa peluncuran satelit merupakan tindakan balasan yang sah dan bertujuan membela diri terhadap ancaman yang meningkat dari AS dan sekutunya, yang menuduh Pyongyang sebagai dalang di balik meningkatnya ketegangan melalui latihan militer tahunan mereka.
Kim Yo-jong menyatakan bahwa Korea Utara tidak akan pernah mengakui resolusi sanksi DK PBB, bahkan jika resolusi tersebut diadopsi berkali-kali. Ia berjanji untuk terus menggunakan hak kedaulatannya, termasuk meluncurkan satelit mata-mata. Sementara itu, KCNA juga melaporkan komentar dari Kim Myong-chol, seorang analis urusan internasional, yang mengkritik resolusi yang diadopsi oleh Komite Keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Korea Utara telah memberitahu IMO tentang rencana waktu peluncuran satelit mereka, tetapi resolusi tersebut dengan keras mengutuk uji coba rudal yang dilakukan oleh negara terisolasi tersebut, yang dianggap mengancam keselamatan para pelaut dan pelayaran internasional. Analis tersebut juga menuduh IMO telah sepenuhnya dipolitisasi dan mengikuti kebijakan permusuhan AS dan sekutunya terhadap Korea Utara.
Kritik terhadap pertemuan DK PBB dan resolusi IMO tersebut telah mencerminkan ketegangan yang meningkat antara Korea Utara dan negara-negara Barat, terutama dengan AS. Ketegangan ini menunjukkan bahwa isu-isu terkait pengembangan luar angkasa dan program rudal Korut masih menjadi sumber perbedaan pendapat dan konflik antara Korut dan komunitas internasional.
(tia)
