JagatBisnis.com – Mahkamah Agung Korea Selatan memperkuat keputusan kontroversial pada hari Kamis, 21 Desember 2023, yang memerintahkan dua perusahaan Jepang, Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel Corp, untuk memberikan kompensasi kepada warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja selama masa pendudukan Jepang pada tahun 1910-1945. Keputusan ini langsung memicu protes keras dari pemerintah Tokyo.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengecam keputusan tersebut, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung melanggar Perjanjian Klaim Jepang-Korea Selatan tahun 1965. “Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap perjanjian, dan sangat disesalkan dan benar-benar tidak dapat diterima,” kata Hayashi dalam konferensi pers.
Perselisihan seputar kerja paksa dan pelecehan seksual selama masa perang telah memburukkan hubungan antara kedua negara selama beberapa dekade. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mencoba untuk meredakan ketegangan dengan merancang rencana kompensasi melalui yayasan publik yang didanai oleh perusahaan sektor swasta Korea Selatan. Namun, beberapa pihak menolak kesepakatan tersebut.
Dalam dua kasus terpisah pada 2013 dan 2014, Mahkamah Agung mengordalkan Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel membayar 1,17 miliar won kepada 11 korban atau keluarga mereka. Keputusan tersebut menegaskan bahwa hak reparasi mantan pekerja tidak terhenti oleh perjanjian 1965, menolak posisi Tokyo.
Kim Yeong-hwan dari Pusat Kebenaran dan Keadilan Sejarah mengatakan, “Ini adalah kasus penting yang menunjukkan bahwa kompromi diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang tidak akan menyelesaikan masalah kerja paksa.”
Putusan ini juga meresahkan karena dikeluarkan saat diplomat senior Korea Selatan dan Jepang dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan ekonomi tingkat tinggi di Seoul. Ini merupakan pertemuan pertama dalam delapan tahun, dalam upaya meningkatkan hubungan di tengah kekhawatiran geopolitik yang sama.
(tia)
