JagatBisnis.com – Amerika Serikat akan menghentikan beberapa program bantuan asing yang ditujukan untuk Kamboja sebagai tanggapan atas pemilu yang dianggap kontroversial dan tidak adil. Langkah ini diambil setelah Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa mengumumkan kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Minggu, 23 Juli 2023.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menyatakan bahwa Washington sangat terganggu dengan pemilu di Kamboja. Pemilihan tersebut dinilai tidak bebas dan tidak adil karena otoritas Kamboja terlibat dalam ancaman dan gangguan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil, yang dianggap merusak semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja.
Sebagai respons, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa pada individu yang dinilai merusak demokrasi dan juga menghentikan beberapa program bantuan asing tertentu. AS juga menyerukan Kamboja untuk memulihkan demokrasi multi-partai, menghentikan persidangan yang bermotivasi politik, dan menghentikan hukuman terhadap para pengkritik pemerintah. Pemerintah Kamboja juga diminta untuk mengizinkan media independen beroperasi tanpa campur tangan.
Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama 38 tahun, telah menepis kekhawatiran dari pihak Barat tentang kredibilitas pemilihan dan berencana untuk mengalihkan kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet. Namun, pemilihan ini mendapat kritik dari para pengamat dan kritikus, yang menilai bahwa pemilu tersebut bertujuan untuk memperkuat kekuasaan partai dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi para pesaingnya.
Pemilu Kamboja diikuti oleh sekitar 8,1 juta orang, namun hanya sedikit partai yang memiliki latar belakang yang jelas, dan tidak ada partai yang memenangkan kursi dalam pemilihan terakhir pada tahun 2018. Situasi politik di Kamboja tetap menjadi perhatian dunia internasional, dan Amerika Serikat telah mengambil tindakan untuk mengekspresikan keprihatinannya mengenai keadaan demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut.
(tia)
