JagatBisnis.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa ada uang bantuan sosial (bansos) yang masih tersangkut di bank dan belum disalurkan ke masyarakat. Hal ini terjadi pada bansos yang disalurkan melalui bank, terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).
Risma mengatakan, bansos tersebut sebenarnya sudah ditransfer oleh Kemensos ke perbankan di daerah-daerah untuk diteruskan ke masyarakat. Namun, masyarakat penerima manfaat (KPM) tidak mengetahui bahwa mereka telah menerima bansos.
“Karena di bank sudah salur tapi enggak transaksi. Mereka enggak tahu. Jadi kita sudah salurkan, sampai ke rekening tapi dia tidak transaksi,” kata Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/11).
Risma mencontohkan seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dengan alokasi sebesar Rp 28,7 triliun, di mana yang sudah disalurkan Kemensos ke perbankan sebesar Rp 28,1 triliun. Tapi yang sudah ditransaksikan ke masyarakat hanya Rp 27,8 triliun.
“Program sembako atau BPNT, anggaran Rp 45,1 triliun, sukses salur Rp 44,7 triliun atau 99,23 persen. Transaksi Rp 44,2 triliun atau 98 persen,” kata Risma.
Risma mengungkap, data KPM tersebut bisa dikonfirmasi ke perbankan. Sayangnya, Kemensos telah meminta data tersebut ke perbankan namun belum mendapat respons.
“Karena kami meminta sesuai kesepakatan di perjanjian kerja sama, kami minta dashboard, sampai sekarang kami sudah kirim surat berkali-kali tapi enggak dikasih,” kata Risma.
Dengan begitu, yang bisa dilakukan Kemensos adalah hanya menerima komplain dari masyarakat dan menyampaikan ke pihak perbankan. Sistem informasi untuk pengawasan penyaluran bantuan sosial di Kemensos juga terbatas.
“Kami tidak punya dashboard untuk memantau transaksi. Kami hanya tahu utuh sekian (nominal) enggak transaksi. Tapi kenapa enggak transaksi kami enggak tahu,” pungkas Risma. (tia)
