JagatBisnis.com – Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyuarakan keprihatinan serius atas perlakuan Iran terhadap perempuan dan anak perempuan, sambil menyerukan pembubaran polisi moral Republik Islam. Dalam tinjauan terhadap catatan hak asasi manusia di Iran, komite tersebut menegaskan perlunya melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan.
Komite tersebut menyatakan, “Negara pihak harus mengadopsi undang-undang komprehensif yang mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang secara eksplisit menangani kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan kejahatan yang dilakukan atas nama ‘kehormatan’.”
Kematian tragis Mahsa Amini, 22 tahun, yang ditahan polisi moral karena pelanggaran aturan berkaitan dengan penggunaan hijab tahun lalu, telah memicu protes anti-pemerintah di seluruh negeri yang berlangsung berbulan-bulan. Kematian Amini menjadi pemicu kemarahan terpendam atas sejumlah isu, termasuk kurangnya kebebasan politik, aturan gaya hidup yang ketat, dan kesulitan ekonomi, yang pada akhirnya menciptakan krisis legitimasi yang parah bagi kelompok ulama Iran.
Komisi HAM PBB menekankan perlunya perubahan signifikan, termasuk pengubahan atau pencabutan undang-undang dan kebijakan yang mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap kewajiban berhijab serta pembubaran polisi moral. Meski demikian, pihak berwenang Iran mengatribusikan kerusuhan kepada musuh asing, terutama Amerika Serikat dan Israel, sehingga menambah risiko bagi siapa pun yang ditangkap.
Kepemimpinan ulama Syiah di Teheran telah menjadikan hijab sebagai salah satu fondasi peradaban bangsa Iran. Meskipun polisi moralitas pernah menghilang dari jalanan setelah kematian Amini, mereka kembali aktif ketika protes mereda, dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap perempuan yang tidak mengenakan hijab.
(tia)
