JagatBisnis.com – Peta politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 mulai terbuka lebar dengan langkah strategis yang diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Saat ini, PDI-P tengah melobi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membangun koalisi dalam menentukan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta periode 2024-2029.
Dalam program “Satu Meja the Forum” di Kompas TV pada Rabu (7/8/2024), Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, “Dengan 15 kursi di DPRD Jakarta dan kebutuhan 22 kursi untuk mengusung cagub, tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain.” Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan yang mengusung kepala daerah harus menguasai paling sedikit 20 persen kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah.
Saat ini, PDI-P perlu menambah tujuh kursi lagi untuk memenuhi syarat pencalonan. Untuk itu, PDI-P menjalin komunikasi dengan PKB, mengusulkan barter politik yang menguntungkan kedua belah pihak. “Kalau mereka memilih calon gubernur di Jawa Timur, maka kami akan memilih calon gubernur di Jakarta. Fair,” tegas Eriko. Meski demikian, PDI-P belum mengumumkan nama calon yang akan diusung, masih menunggu perkembangan situasi di Jakarta yang akan berubah status menjadi kawasan aglomerasi.
Perubahan status Jakarta diperkirakan akan mempengaruhi dinamika kepemimpinan kota. Eriko menambahkan, “Peran kepala daerah nantinya tidak akan sama seperti pada masa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) atau Anies Baswedan.”
Di sisi lain, PKB, yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan, menunjukkan sinyal akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, mengubah arah dukungannya dalam Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (2/8/2024), “PKB sudah mendapat tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.” Jazilul mengungkapkan bahwa PKB sedang menilai tawaran tersebut demi kepentingan Jakarta dan Indonesia.
Sementara itu, PKB, bersama dengan PKS dan Nasdem, sebelumnya adalah pendukung utama Anies Baswedan. Perubahan ini menunjukkan dinamika politik yang dinamis dan kemungkinan besar akan mempengaruhi konfigurasi dukungan dalam Pilkada Jakarta mendatang.
Dengan berbagai kemungkinan yang ada, termasuk potensi koalisi dan perubahan dukungan, Pilkada Jakarta 2024 menjanjikan persaingan yang sengit dan menarik. Partai-partai politik di Jakarta sedang mengatur strategi dan menjalin aliansi untuk memaksimalkan peluang mereka dalam kontestasi politik yang akan datang. (Hky)
