JagatBisnis.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa program makan siang gratis yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa diaplikasikan pada tahun depan, dengan asumsi kerangka makro ekonomi yang saat ini tengah diindikasikan. Pemerintah saat ini sedang merancang pagu besar yang memungkinkan program tersebut berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024, terkait pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Jokowi telah meminta adanya komunikasi dengan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.
“Saat ini, prinsipnya kami memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan, tetapi tetap dalam konteks makro dan fiskal yang terukur,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan usai rapat tersebut.
Program makan siang gratis merupakan salah satu dari program kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden-wakil presiden. Pasangan ini berhasil unggul dari dua pasangan lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa dalam perancangan APBN Tahun 2025, terdapat sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk faktor geopolitik dan realitas ekonomi seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan arus modal yang terpengaruh oleh tensi politik dunia.
Pemerintah Jokowi berharap proses transisi ini tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi dari legitimasi proses penyusunan APBN itu sendiri. “Kami akan menjaga postur APBN agar kepercayaan dari pasar, investor, dan lembaga pemeringkat tetap terjaga,” jelas Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, ketika Prabowo Subianto akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meskipun proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi atau bentuk tim transisi baik dari pemerintah maupun dari pihak Prabowo.
(tia)
