JagatBisnis.com – Dalam mengantisipasi dampak buruk dari fenomena El Nino ekstrem yang sedang mengancam, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan mengumumkan program distribusi bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengumumkan rencana ini dalam Rakornas Pengendali Inflasi pada hari Kamis (31/8), sebagai bagian dari strategi operasi pasar untuk menghadapi situasi El Nino yang mengkhawatirkan.
Pemerintah berencana untuk membagikan 10 kg beras kepada sekitar 21,3 juta KPM mulai 1 September 2023. Distribusi ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu September, Oktober, dan November 2023. Setiap bulan, sekitar 210 ribu ton beras akan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa bantuan ini merupakan langkah besar dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan pangan di tengah ancaman El Nino ekstrem. Ia juga meminta agar distribusi beras ini diawasi dengan ketat, sehingga bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jokowi juga menekankan pentingnya intervensi pasar jika harga beras tetap naik meskipun adanya distribusi bantuan.
Pentingnya stabilitas harga beras dan pengendalian inflasi menjadi sorotan utama dalam pidato Presiden. Inflasi harga beras masih mencapai tingkat yang tinggi, yaitu 6 persen pada bulan Juli 2023. Ancaman El Nino ekstrem juga menjadi perhatian serius, dengan prediksi potensi berlangsung hingga awal 2024.
Dalam konteks ini, Jokowi memberikan pesan tegas bahwa kebutuhan akan beras harus terus dipantau dan diperhatikan. Ia mengingatkan bahwa beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan perlu langkah-langkah konkret untuk memastikan pasokan yang memadai.
Meskipun demikian, Jokowi juga menyebut bahwa stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) masih relatif cukup, mencapai 1,6 juta ton dibandingkan dengan stok normalnya sekitar 1,2 juta ton. Jokowi mengungkapkan bahwa stok tersebut akan digunakan untuk mengendalikan harga beras dan berkontribusi pada pengendalian inflasi secara keseluruhan.
Presiden mengakhiri pidatonya dengan menegaskan bahwa pemerintah menargetkan tingkat inflasi mencapai 2,5 persen dengan variasi plus minus 1 persen pada tahun 2024. Langkah-langkah konkret seperti distribusi bantuan beras ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut sambil menjaga kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan cuaca yang kompleks.
(tia)
