JagatBisnis.com-Keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, dianggap banyak pihak pada saat yang tidak tepat. Karena keputusan menaikan BBM diambil ketika perkonomian sedang bergerak pada pemulihan. Justru seharusnya pemerintah memberikan stimulus, tapi malah dihambat dengan kebijakan yang kontraproduktif. Demikianlah dikatakan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, (5/9/22).
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS ini pada saat yang sama kondisi geo-politik perang Rusia-Ukraina, membuat perekonomian global semakin tidak pasti karena ancaman inflasi tinggi. Padahal masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini. Apalagi, kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja, tapi juga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak, terutama sektor yang berhubungan dengan masyarakat secara umum.
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror yang sangat mengkhawatirkan, akan terjadi efek berantai dalam perekonomian. Tekanan inflasi tinggi, naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik, diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun 2022,” ujarnya.
Dia menerangkan suku bunga tinggi, pasca kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi umum diperkirakan menembus di level 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun. Kondisi ini memicu kenaikan suku bunga secara agresif, kondisi ini akan membuat biaya ekspansi rumah tangga dan dunia usaha menjadi lebih mahal. Tingginya inflasi dan tingkat suku bunga, sudah pasti menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Aktivitas ekonomi yang sudah mulai bergulir semenjak awal tahun 2022, bisa dipastikan akan melambat, seiring dengan tingginya biaya ekspansi usaha dan beban hidup masyarakat.
“Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan kembali melambat. 10 Menambah Angka Kemiskinan dan Pengangguran. kebijakan tarik subsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu,” terangnya. (eva)
