JagatBisnis.com – Bank Syariah Indonesia (BSI) diserang hacker sejak Senin (8/5/2023) hingga Kamis (11/5/2023). Serangan ini juga bisa terjadi pada lembaga perbankan lainnya. Kejahatan ini telah merugikan lembaga perbankan dan nasabah ratusan milyar setiap tahunnya. Untuk itu, DPR meminta pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sistim cyber security dan cyber protection untuk mengantisipasi potensi risiko serangan siber tak kembali terjadi.
Anggota DPR Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah dan regulator secara serius melihat masalah ini. Sehingga ke depannya tak terjadi berulang lagi terhadap lembaga perbankan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan OJK harus memperkuat sistim cyber security dan cyber protection yang sudah ada selama ini.
“Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko serangan siber di tengah tren digitalisasi jasa keuangan yang perkembangannya semakin cepat,” kata Anis dalam keterangannya yang dikutip Minggu (13/5/2023).
Terkait serangan terhadap BSI,
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta agar masyakarat memberikan kepercayaan penuh kepada BSI untuk dapat segera menyelesaikan persoalan itu. Karena perlindungan terhadap nasabah menjadi hal terpenting yang harus diprioritaskan.
“Begitu juga, pemerintah dan OJK harus terus terlibat dan memberikan dukungan terhadap BSI, agar sistem perbankan dan layanan BSI bisa segera pulih.
Untuk itu, saya mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan OJK memberikan dukungan dan bantuan secara penuh terhadap BSI,” ujarnya.
Dia berharap, risiko operasional yang muncul akibat adanya serangan IT ini dapat teratasi segera dan menjadi bahan evaluasi serius oleh pihak manajemen BSI ke depan, terutama dalam meningkatkan investasi pada sistim IT yang dimilikinya.
“Semoga situasi ini dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi serius yang harus dilakukan oleh manajemen BSI agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini” tutupnya. (eva)
