JagatBisnis.com-DPR menekankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu memiliki pandangan menyeluruh terhadap postur RAPBN 2023. Selain itu, BPK juga perlu mencermati hal-hal yang menurut pemerintah menjadi beban APBN. Karena menurut pemerintah dana pensiun, gaji ASN, TNI, POLRI hingga subsidi BBM, menjadi beban bagi APBN. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan postur anggaran sehingga terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendapat reaksi negatif luar biasa dari masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengungkapkan, sebagai satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK diharapkan dapat betul-betul mengawal APBN yang menjadi instrument untuk kesejahteraan rakyat.
“Maka, APBN ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang. Karena peran BPK sangat krusial dalam memastikan APBN itu, bukan hanya punya manfaat kepada pembangunan, tapi juga terukur akuntabilitasnya,” kata Anis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPK dan BPKP pada Rabu (7/9/2022) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis Yang diterima di Jakarta,
Dia menjelaskan, RDP itu membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK dan BPKP dalam RUU APBN 2023. Pada kesempatan itu, Anis memberikan apresiasi terhadap nilai kinerja BPK pada Tahun 2021 yang meningkat dibandingkan nilai kinerja Tahun 2020 yaitu mencapai angka 102,47 dari sebelumnya pada angka 98,68. Capaian dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021.
“Dengan adanya apresiasi ini, melihat kontribusi dan hasilnya, maka ketersediaan dukungan anggaran sangat penting. Jadi kami sangat mendukung ajuan BPK untuk penambahan anggaran,” ungkap Anis.
Untuk itu, pihaknya mengingatkan tentang komitmen BPK di Tahun 2023 untuk melanjutkan berbagai reformasi dalam melaksanakan salah satu misinya, yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Sehingga menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.
“Tapi tahun 2023 juga harus diingat merupakan tahun politik menjelang 2024. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPK. Karena keuangan negara harus dijaga agar mengalir sesuai dengan peruntukannya dan tidak menjadi anggaran politik 2024. Makannya, BPK perlu menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai komitmen BPK dalam melaksanakan tata kelola yang transparan dan berkesinambungan,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk ke depannya, BPK harus melakukan sosialisasi lebih massif mengenai kinerjanya yang belum banyak diketahui masyarakat. Karena sebagian masyarakat menilai hasil audit BPK masih bersifat administratif. Selain itu, masih ada persepsi pemeriksaan yang dilakukan hanya untuk memenuhi indeks kinerja utama dan santernya isu BPK kekurangan auditor.
“Padahal untuk melakukan pemeriksaan itu anggarannya sangat besar dengan SDM yang luar biasa,” pungkas Anis. (eva)
