Moeldoko Dinilai Berhak Pimpin Demokrat

JagatBisnis.com – Pengamat pokitik Ninoy Karundeng mengatakan kepemimpinan keluarga di Partai Demokrat sudah berakhir dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Pimpinan Biasa yang terkini.

” Berakhir. Permainan berlebihan. Seperti itu sebutan para gamers. Itu pulalah sebutan sangat tepat untuk Susilo Bambang Yudhoyono( SBY). Bukan Anas Urbaningrum, bukan Antasari Azhar, tidak pula Muhammad Nazaruddin, ternyata para kandidat Partai Demokrat sendiri yang memberhentikan kiprah politik SBY, dengan Moeldoko dimohon jadi Pimpinan Biasa Partai Demokrat. SBY menaruh partai sebagai perlengkapan untuk memegang kewenangan, saat ini kewenangan itu serasa lenyap berpindah ke Moeldoko,” tutur Ninoy Karundeng, yang aktif sebagai pengamat politik dan aktivis alat dan alat sosial di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

SBY bereaksi keras dengan menghasilkan statment yang memojokkan Moeldoko. SBY lanjutnya, menyangkutkan dipilihnya Moeldoko oleh kandidat Demokrat karena jabatannya sebagai Kepala Staff Kepresidenan( KSP). SBY bahkan menyesal sempat memilah Moeldoko jadi Komandan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

” Moeldoko dimohon oleh kandidat Demokrat di KLB Deli Serdang jadi Pimpinan Biasa Partai Demokrat sebagai masyarakat negeri yang memiliki hak politik untuk diseleksi dan memilah, bukan karena jabatannya sebagai Kepala KSP,” lanjut ia.

Terkait kedudukan Moeldoko selama jadi Komandan Tentara Nasional Indonesia(TNI), Ninoy mengatakan, Moeldoko tidak sempat menyalahgunakan kewenangan, dan jadi Komandan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tepercaya. Moeldoko lanjutnya, mengamankan pemilu legislatif dan Penentuan Kepala negara 2014 bersama Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri).

” SBY membuktikan watak aslinya payah dalam berpolitik, ia seolah menelikung Megawati Soekarno Gadis dalam perampasan bangku Kepala negara kala berprofesi sebagai Menko Polhukam,” ucap Ninoy.

Statment yang mengungkit ketetapan sempat mengangkut Moeldoko sebagai Komandan Tentara Nasional Indonesia (TNI) baginya tidak pada tempatnya. Termasuk opsi Moeldoko menyambut kedudukan Ketum Partai Demokrat.

” Malah statment SBY yang mendeskreditkan dirinya sendiri. Kebalikannya Moeldoko juga tidak mengomentari serbuan SBY yang membuktikan kedewasaan Pimpinan Biasa HKTI itu,” jelas Ninoy.

” Opsi kandidat Demokrat meminta Moeldoko sebagai Pimpinan Biasa merupakan usaha untuk melindungi partai yang kehabisan arah dan elektabilitasnya menyusut di dasar kewenangan Bangsa SBY. Para kandidat siuman Demokrat jadi perlengkapan politik kekuasan SBY yang berpotensi dibiarkan oleh orang,” pungkas Ninoy. (ser)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button