jagatBisnis.com — Pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) menuai protes keras sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu diduga, buruknya komunikasi publik yang diterapkan pemerintah ketika mengggodok UU tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Moeldoko mengakui, gaya komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi isu Omnibus Law sangat buruk. Namun, pemerintah akan terus berusaha memperbaiki gaya komunikasi publik untuk menghadapi isu selanjutnya.
“Khusus omnibus law memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua di jajara. Kabinet Indonesia Maju ditegur presiden, karena komunikasi publik kami sangat buruk. Oleh karena itu, kami segera berbenah diri agar dapat menyampaikan dengan baik,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Menurutnya, pemerintah menjadikan omnibus law ini sebagai bahan pembelajran. Dengan begitu, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik. Apalagi, saat ini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi. Kemudian informasi itu juga banyak tersebar di media sosial yang di luar kendali pemerintah.
“Kami sungguh memahami, saat ini memasuki sebuah situasi yang media sosial berkumpul luar biasa, bahkan terkadang melampaui imajinasi kami. Sehingga terkadang kami kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks,” tegas dia.
Diakuinya, kecepatan informasi itu harusnya bukan alasan bagi pemerintah. Sehingga pemerintah harus siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
“Tapi hal itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami pun selalu membenahi diri. Apalagi, khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, kami menerima masukan dari semua pihak,” tutupnya. (esa/*)
