JagatBisnis.com – Parlemen Thailand akan mengadakan pemungutan suara untuk perdana menteri minggu depan, namun tidak akan menyertakan pemimpin pemenang pemilu dari Partai Move Forward, yaitu Pita Limjareonrat. Keputusan untuk menolak pencalonannya kembali sebagai perdana menteri setelah debat panjang tentang kelayakannya telah menyebabkan protes jalanan yang marah.
Pita Limjareonrat, yang berpendidikan AS, telah menghadapi perlawanan dari kekuatan konservatif dan royalis yang tidak setuju dengan kebijakan partainya yang antikemapanan. Pada hari Rabu, parlemen menolak tawarannya untuk jabatan perdana menteri, dan Mahkamah Konstitusi menangguhkan keanggotaannya karena sedang menyelidiki kasus terhadapnya atas dugaan pelanggaran undang-undang pemilihan karena memiliki saham di sebuah perusahaan media. Pita membantah tuduhan ini.
Tindakan legislatif dan yudisial terhadap Pita telah menimbulkan kemarahan dari para pendukungnya, dan protes jalanan telah terjadi sebagai respons terhadap keputusan ini. Banyak orang yang menyuarakan dukungan untuk Pita, dan tagar Twitter dari protes itu telah digunakan setidaknya 2 juta kali.
Minggu depan, Srettha Thavisin, seorang taipan real estat dan pendatang baru politik dari partai runner-up Pheu Thai yang merupakan bagian dari aliansi delapan partai Pita, akan dinominasikan sebagai perdana menteri.
Konstitusi Thailand yang dirancang oleh militer mengharuskan calon perdana menteri untuk memperoleh setidaknya 375 suara dari sidang gabungan legislatif bikameral yang termasuk 249 anggota senat yang ditunjuk oleh junta dan 500 anggota majelis rendah yang dipilih. Konstitusi ini telah mendukung partai-partai konservatif, dan protes ini menyuarakan keinginan untuk melawan peraturan yang diatur melawan pemenang pemilu.
Para pengunjuk rasa juga telah menyerukan agar para senator mengundurkan diri dan koalisi delapan partai Pita untuk tetap bersatu dan mematuhi janji pemilu. (tia)
