JagatBisnis.com – Presiden Jokowi memberikan arahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju hingga kepala badan/lembaga untuk tidak menggelar buka puasa bersama. Hal ini menuai pro kontra.
Arahan yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu salah satunya mempertimbangkan kondisi Indonesia yang dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi.
Namun, banyak pihak yang mengkritik arahan Jokowi itu. Pramono Anung kemudian menjelaskan bahwa arahan Jokowi itu hanya ditujukan kepada menteri koordinator (menko), menteri, hingga kepala badan/lembaga pemerintah.
“Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,” kata Pram dalam keterangannya yang diunggah Youtube Sekretaris Presiden, Kamis (23/3).
Pram melanjutkan, arahan juga dikeluarkan karena pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Sehingga mereka diminta untuk berbuka puasa dengan pola yang sederhana.
Diketahui, pejabat pemerintah dan ASN sedang disorot karena memamerkan gaya hidup dan barang mewah di media sosial. Harta mereka yang tidak wajar pun dipertanyakan publik.
“Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa,” ujarnya.
“Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama,” pungkasnya. (tia)
