JagatBisnis.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhasil mengumpulkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1,3 triliun atau 128,55 persen dari target Rp1,01 triliun pada tahun 2022.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, adapun realisasi anggaran BPH Migas adalah sebesar Rp246,9 miliar per 28 Desember 2022. Angka ini merupakan 96,39 persen dari pagu anggaran Rp256,14 miliar. Realisasi tersebut akan menjadi capaian realisasi anggaran tertinggi.
“Peningkatan realisasi anggaran ini dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi. Maka, kami optimis target realisasi untuk penyerapan anggaran tersebut dapat terlampaui, sehingga hal ini bisa menjadi capaian realisasi untuk penyerapan anggaran tertinggi,” kata Erika dalam konferensi pers, Jumat (30/12/2023).
Erika memaparkan penyaluran BBM subsidi jenis pertalite telah mencapai 29,23 juta KL sepanjang Januari hingga 28 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan 97,73 persen dari total kuota yang disediakan tahun ini, yakni 29,91 juta KL.
“Sementara, untuk penyaluran solar, realisasi hingga 28 Desember telah mencapai 17,47 juta KL atau 97,98 persen dari total kuota 17,83 juta KL. Sedangkan, realisasi penyaluran minyak tanah telah mencapai 485 ribu KL atau 100 persen dari kuota yang ditentukan tahun ini,” ungkapnya.
Erika menambahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas pada bidang pengawasan, salah satunya melakukan verifikasi terhadap volume penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, terdapat koreksi terhadap volume penyaluran JBT minyak solar.
“Sampai dengan November 2022 telah dilakukan koreksi sebesar 20.086,467 KL atau kurang lebih setara dengan Rp200 miliar,” tutup Erika. (eva)
