JagatBisnis.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022. Salah satunya dengan mengirim tim gabungan dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi penyerapan APBN. Hal itu dilakukan untuk mendorong percepatan penyerapan APBD TA 2022 bagi daerah yang masih rendah realisasinya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, tim gabungan sudah turun ke tiap daerah untuk mendorong percepatan realisasi APBD, salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT). Tim bertugas menggali sekaligus mengetahui penyebab rendahnya realisasi APBN. Tim ini juga berupaya membantu pemerintah daerah untuk menemukan permasalahannya untuk kemudian dicari solusinya bersama-sama.
“Pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan secara konsisten dan terukur. Dalam melakukan transaksi belanja pengadaan barang/jasa, daerah dapat memanfaatkan fitur di e-Katalog dan Toko Daring,” kata Fatoni saat berkunjung ke NTT seperti dalam tertulis, Kamis (25/8/2022).
Dia menjelaskan, berdasar data yang dihimpun per tanggal 22 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD provinsi, khususnya di NTT, kota yang tengah dikunjungi, TA 2022 sebesar Rp12.721,23 miliar atau 45,86 persen dari total anggaran pendapatan yang berjumlah Rp27.736,53. Sedangkan, untuk realisasi belanjanya diketahui sebesar Rp10.501,27 miliar atau 35,07 persen dari total belanja Rp29.944,44 miliar.
“Kemudian, untuk anggaran tersisa dalam kas daerah (kasda) saat ini untuk provinsi adalah sebesar Rp230,10 miliar, dan total kasda kabupaten/kota berjumlah Rp2.051 miliar,” paparnya.
Dia mengaku, beberapa daerah di NTT realisasi pendapatannya terbilang cukup tinggi dengan angka di atas 40 persen. Daerah tersebut, yakni Kabupaten Alor 53,99 persen, Kabupaten Sumba Tengah 47,42 persen, Kabupaten Flores Timur 43,71 persen, Kabupaten Manggarai Barat 43,03 persen, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 42,80 persen. Sementara untuk daerah lainnya capainnya masih berada di bawah 40 persen.
“Untuk itu, Pemda harus terus memaksimalkan realisasi APBD, baik dari segi pendapatan maupun belanja. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan, serta memacu pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Dengan demikian, langkah itu juga bakal mendorong pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tutupnya. (*/eva)
