JagatBisnis.com – Calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, kembali memicu kontroversi dengan janji peralihan kekuasaan yang “sangat lancar” pada akhir tahun ini. Dalam pertemuan dengan investor, Prabowo juga mengumumkan rencananya untuk membuka pintu bagi privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, sambil tetap mempertahankan kendali pemerintah atas sektor-sektor ekonomi utama.
Dalam pidatonya yang berlangsung selama satu jam, Prabowo mengkritik demokrasi di Indonesia tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. “Izinkan saya membuktikan, bersaksi bahwa demokrasi itu sungguh sangat-sangat melelahkan. Demokrasi itu sangat-sangat berantakan, demokrasi itu sangat-sangat memakan biaya,” tuturnya. “Ada banyak ruang untuk perbaikan.”
Pernyataan ini mendapat sorotan dari media asing, termasuk Reuters dari London, yang menggambarkan Prabowo sebagai tokoh yang tidak puas dengan sistem demokrasi Indonesia. Analisis lebih lanjut datang dari Channel News Asia, yang merilis opini pengamat keamanan internasional Ian Wilson tentang masa depan demokrasi Indonesia dalam artikel berjudul “An Election to End All Election?”.
Wilson mencatat bahwa Prabowo, sejak lama, menolak pemilu langsung karena dianggap sebagai produk impor. Partai yang dipimpinnya, Gerindra, menolak arah reformasi liberal-demokratis setelah 1998 dan menganjurkan kembali ke UUD 1945 asli, dengan pembatalan amandemen konstitusi yang mendukung pemilu demokratis.
Sejarah kontroversial Prabowo dalam memimpin koalisi parlemen multi-partai pada 2014 juga diangkat. Koalisi ini berhasil mengesahkan RUU Pemilu yang mencoba mengembalikan situasi sebelum 2005, di mana kepala daerah, termasuk gubernur, diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Meski mendapat reaksi keras dari masyarakat, termasuk intervensi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya RUU tersebut dibatalkan. (tia)
