Demo Mahasiswa Tuntut Pemakzulan Jokowi, Cak Imin: Pemerintah Jangan Bebal

JagatBisnis.com Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons demo mahasiswa yang menuntut pemakzulan Presiden Jokowi, Rabu (7/2). Cak Imin berharap pemerintah mau mendengar kritikan mahasiswa.

“Saya berharap semua tetap aman lancar dan pemerintah tidak bebal mendengarkan kritikan itu jangan overacting-lah karena ada menteri yang overacting yang membuat semakin marahnya masyarakat,” kata Cak Imin usai menghadiri acara di Kabupaten Soreang, Jawa Barat.

Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB ini berpendapat bahwa aksi unjuk rasa adalah hal yang lumrah di negara demokratis.

Baca Juga :   Jelang Pendaftaran Capres 2024, Jokowi Kian Mesra dengan SBY

Menurut Cak Imin, seharusnya pemerintah menjawab kritik tersebut dengan tindakan perubahan.

“Ya demokrasi tetap harus mengedepankan kritisisme dan harus dijawab dengan semangat perbaikan dan perubahan,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut Cak Imin pun menyinggung salah satu menteri di kabinet pemerintah Jokowi yang menurutnya sering merespons kritikan terlalu berlebihan. Namun, Cak Imin tidak menyebut siapa sosok menteri yang ia maksud.

Baca Juga :   Jenguk Luhut di Singapura, Jokowi: Kondisinya Makin Membaik

“Jangan overacting-lah karena ada menteri yang overacting yang membuat semakin marahnya masyarakat, hendaknya kritik dan saran itu direspons dengan baik,” beber Cak Imin.

“Ada menteri yang sok-sokan meledek, itu membuat semakin bahaya dan membuat kemarahan banyak pihak,” imbuhnya.

Sebelumnya, kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta berkumpul di depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga :   Resmikan PYCH, Jokowi Minta Masyarakat Awasi Pembangunan di Papua

Mereka menyuarakan 4 tuntutan, yaitu:
Boikot parpol yang tak mendukung pemakzulan Presiden Jokowi.

Desak para menteri mundur dari Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin
Menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.

Adapun 10 isu yang mereka soroti adalah: pemilu curang, KKN, konflik agraria, monopoli SDA, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat, dan produk hukum bemasalah. (tia)

MIXADVERT JASAPRO