KPU se-Indonesia Diminta Harus Siap Hadapi Pemilu 2024

Ilustrasi KPU Foto: iNews.id

JagatBisnis.com –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal jalannya Pemilu 2024 yang sangat kompleks.

Menurutnya, perlu ada kesiapan yang matang mengingat bukan hanya satu kontestasi pemilihan yang akan berlangsung dalam kurun waktu 45 hari lagi.

“Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat,” kata Jokowi dalam pidato sambutannya di Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Baca Juga :   KPU Tetap Ingin Kampanye Pemilu 2024 120 Hari

Jokowi menyebut pemilihan yang semakin dekat ini, sehingga menuntut setiap penyelenggara untuk siap sedia menjalankan pesta demokrasi ini. Diketahui, mulai dari Pilpres, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota diselenggarakan dalam waktu serentak, yakni pada tanggal 14 Februari 2024.

“Dan melibatkan, angka terakhir yang saya terima, 240.870.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh,” jelasnya.

Baca Juga :   5,7 Juta KPPS Direkrut KPU untuk Pemilu 2024

Oleh karenanya, Jokowi mengingatkan sekali lagi agar para anggota KPU dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apalagi, pelaksanaan Pemilu pda hakekatnya sesuai dengan Undang-Undang.

“Sehingga kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologi juga harus baik,” tuturnya.

Baca Juga :   Jelang Pemilu 2024, KPAI Gandeng Bawaslu Lakukan Pengawasan terhadap Anak

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mewanti-wanti jangan sampai ada pekerjaan yang terabaikan satu pun, termasuk aspek teknisnya. Karena dengan adanya sedikit saja keteledoran tersebut, dapat merusak integritas KPU serta negara.

“Keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana yang dapay mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita,” tegasnya. (tia)

MIXADVERT JASAPRO