JagatBisnis.com – Pemerintah Singapura baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang mengharuskan penduduknya membayar jaminan sebesar $106.000 atau setara dengan Rp 1,2 miliar untuk memperoleh certificate of entitlement (COE) yang diperlukan agar dapat memiliki mobil secara legal. Kebijakan ini membuat Singapura menjadi negara dengan biaya kepemilikan mobil tertinggi di dunia.
Biaya COE sebesar $106.000 ini menjadi langkah drastis yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah kendaraan di negara yang terbatas ini. Sistem COE telah diterapkan sejak tahun 1990, dan kini warga Singapura harus mengeluarkan jumlah uang yang setara dengan harga empat Toyota Camry Hybrid di Amerika Serikat hanya untuk memiliki mobil.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah kendaraan di Singapura, sebuah negara dengan populasi 5,6 juta orang dan wilayah yang terbatas hanya 728,6 km2. Jumlah kuota COE yang tersedia bergantung pada jumlah mobil lama yang dicabut pendaftarannya, sehingga mengendalikan peningkatan kendaraan baru di jalan.
Harga COE sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dan jalanan menjadi sepi, dengan harga sekitar S$30.000. Namun, tahun ini, harga COE kembali melonjak karena pemulihan ekonomi pasca-pandemi menyebabkan peningkatan pembelian mobil. Saat ini, jumlah total kendaraan di jalan dibatasi hanya sekitar 950.000 kendaraan.
Kenaikan drastis biaya kepemilikan mobil ini telah membuatnya menjadi barang mewah di luar jangkauan bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah Singapura. Dengan rata-rata gaji rumah tangga tahunan sekitar S$121.188, banyak penduduk kelas menengah terdampak oleh inflasi yang terus-menerus dan perlambatan ekonomi.
Seorang sosiolog, Tan Ern Ser, bahkan menciptakan istilah “Impian Singapura” yang hanya dapat dicapai oleh kalangan sosial yang lebih tinggi, yaitu memiliki uang tunai, kondominium, dan mobil. Tan menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk menurunkan aspirasi seseorang dari “kehidupan yang baik” menjadi “kehidupan yang cukup baik” mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Singapura.
Kebijakan ketat ini mencerminkan upaya pemerintah Singapura untuk mengontrol masalah keterbatasan lahan dan mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengundang perdebatan tentang aksesibilitas mobil bagi masyarakat yang lebih luas di negara tersebut. (tia)
