JagatBisnis.com – Uni Eropa (UE) memutuskan untuk sementara menahan bantuan pangan yang diberikan kepada Program Pangan Dunia (WFP) di Somalia setelah laporan PBB mengungkapkan kasus pencurian dan penyalahgunaan yang signifikan terhadap bantuan yang ditujukan untuk mencegah kelaparan. Laporan tersebut mengungkapkan sejumlah masalah serius yang melibatkan pemilik tanah, otoritas lokal, anggota pasukan keamanan, dan pekerja kemanusiaan dalam pencurian bantuan yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan.
Data PBB menunjukkan bahwa Komisi Eropa telah menyumbangkan lebih dari USD 7 juta untuk operasional WFP di Somalia pada tahun sebelumnya. Total bantuan yang telah diberikan kepada Somalia dari berbagai sumber diperkirakan mencapai lebih dari USD 1 miliar. Meskipun demikian, UE belum mengonfirmasi secara resmi penangguhan bantuan ini.
Juru bicara Komisi Eropa, Balazs Ujvari, tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut tentang penangguhan ini. Namun, dia menekankan bahwa UE akan terus memantau situasi ini dan akan mematuhi pendekatan mereka yang tidak mentoleransi penipuan, korupsi, atau pelanggaran lainnya.
Perwakilan dari WFP belum memberikan komentar resmi mengenai situasi ini.
Keputusan Uni Eropa ini tampaknya didasarkan pada hasil penyelidikan PBB yang menunjukkan bahwa bantuan yang seharusnya digunakan untuk membantu kelompok rentan di Somalia telah dialihkan secara sistematis. Pihak UE menyatakan bahwa bantuan akan dikembalikan setelah WFP memenuhi persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan mitra di Somalia.
Laporan PBB, yang pertama kali diterbitkan oleh Devex, mengungkapkan bahwa pengungsi internal di Somalia telah dipaksa membayar sebagian besar dari bantuan tunai yang mereka terima kepada individu yang memiliki kekuasaan, dengan ancaman penggusuran, penangkapan, atau pencabutan dari daftar penerima bantuan. Laporan tersebut juga mengungkapkan adanya pengalihan bantuan di 55 lokasi pengungsian di Somalia, di mana sekitar 3,8 juta orang menjadi pengungsi.
Situasi ini menggarisbawahi kompleksitas distribusi bantuan di Somalia, yang dipersulit oleh lemahnya institusi pemerintah, ketidakamanan yang meluas akibat pemberontakan kelompok Islam, dan konflik antar-klan. Bahkan, penggunaan bantuan tunai, yang dianggap lebih aman dari segi korupsi, juga tidak luput dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Pemerintah Somalia telah menyatakan komitmennya untuk menyelidiki temuan-temuan dalam laporan PBB, sambil menegaskan bahwa sistem pengiriman bantuan saat ini beroperasi di luar saluran pemerintah.
(tia)
