JagatBisnis.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingatkan bahwa tangangan penyediaan perumahan untuk masyarakat Indonesia ke depan semakin besar. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk yang semakin besar dan perlu adanya antisipasi urbanisasi di kawasan perkotaan sehingga diperlukan perumahan yang layak bagi masyarakat baik berupa rumah tapak maupun hunian vertikal.
“Tantangan perumahan Indonesia ke depan semakin besar. Jumlah penduduk Indonesia semakin besar dan urbanisasi di kawasan perkotaan perlu diantisipasi sejak dini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat memberikan sambutan
dalam Gelar Wicara Hari Tata Ruang Nasional 2022 yang mengangkat tema “Penyediaan Perumahan Masyarakat Menengah Bawah Perkotaan Pasca Pemilu 2024” di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Iwan menerangkan, Kementerian PUPR berharap para pelaku pembangunan perumahan bisa berkolaborasi menghadapi tantangan perumahan di masa depan. Apalagi dengan adanya perkembangan Artificial Intelligence, disrupsi teknologi, New Economy, pola pola baru perekonomian, Global Mega Tren dan Paradigma baru yang setiap saat selalu berkembang.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2010, Indonesia menempati urutan keempat penduduk terbesar di dunia dan pada tahun 2045 peringkat Indonesia bergeser ke urutan kelima.
Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 318,9 juta jiwa pada tahun 2045. Peningkatan terutama terjadi pada kelompok penduduk usia produktif dengan rentang usia 15 – 64 tahun sebesar 19 persen dan usia harapan hidup penduduk Indonesia diperkirakan meningkat dari 69,8 tahun pada tahun 2010 menjadi 75,5 tahun pada tahun 2045.
“Dalam periode 2010-2045 diperkirakan rasio ketergantungan (dependency ratio) mencapai tingkat terendah sekitar tahun 2022. Dalam jangka panjang, pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban, dimana pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan meningkat menjadi 72,8 persen, dimana hampir 90 persen penduduk Jawa tinggal di perkotaan.
“Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta orang
Persebaran penduduk dikendalikan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Konsep pertumbuhan hijau atau green development perlu diterapkan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” ujarnya.
Guna mendukung pembangunan rumah layak huni, imbuhnya, pembangunan infrastruktur sampai tahun 2045 diarahkan untuk beberapa hal diantaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan konektivitas fisik dan virtual, mendukung pemerataan pembangunan wilayah, meningkatkan penyediaan prasarana dasar bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga untuk mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim.
Sebagai informasi, visi perumahan di Tahun 2045 adalah perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan pada 100 Tahun kemerdekaan Indonesia. Sedangkan misinya adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki pilihan yang baik untuk bermukim dan bertempat tinggal pada lingkungan hidup yang baik dengan meningkatkan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan perumahan.
Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mewujudkan sinkronisasi pembangunan perumahan, memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif, melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku perumahan serta mengembangkan kelembagaan dan tatakelola perumahan secara kolaboratif menuju terciptanya good governance bidang perumahan.
“Salah satu sasaran utama dalam pembangunan infrastruktur Tahun 2045 yaitu tercapainya baclog perumahan 0 persen. Yang dilengkapi dengan transportasi perkotaan berbasis rel, pembangunan infrastruktur dengan adaptasi infrastruktur publik terhadap perubahan iklim, melakukan pemulihan kondisi DAS, regionalisasi layanan air minum, pengolahan air limbah terpusat dan Smart And Green Development,” katanya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Ir. M Hidayat, MM, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Fitrah Nur, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) , Zulfi Syarif Koto, Ketua Majelis Tinggi Organisasi LP P3I, Andrinof A Chaniago, Perwakilan asosiasi pengembang perumahan, Perum Perumnas dan pengamat perumahan di Indonesia. (srv)
