JagatBisnis.com – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dana pensiunan ASN, TNI, dan Polri menjadi sorotan. Karena dianggap kurang bijaksana. Pernyataan itu menyebutkan dana pensiun membebani APBN hingga Rp2.800 triliun. Sehingga dapat menyakiti perasaan para pensiunan.
“Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu. Padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jadi, jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI dan Polri sebagai beban APBN. Sehingga pemerintah tidak kreatif dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini,” Politisi PKS Anis Byarwati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Anggota Komisi XI DPR RI menjelaskan, padahal iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75 persen setiap bulannya. Sehinggw pernyataan tersebut bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang menurun.
“Pemerintah, tolonglah bijaksana dalam mengeluarkan statement. Karena bisa berdampak terhadap psikologis yang mampu menurunkan motivasi dan produktivitas kerja abdi negara tersebut. Untuk itu, jangan jadikan ASN, TNI dan Polri sebagai faktor produksi dengan acuan beban biaya atau cost,”
imbuhnya.
Anis menerangkan, seharusnya emerintah sadar betul pendekatan manusia jangan berdasarkan biaya atau cost. Karena ini menjadikan manusia sebagai faktor produksi bukan human capital. Maka, secara umum skema iuran dana pensiun memang harus diperbaiki, dengan model manfaat pasti yang un fully funded dalam jangka panjang. Sebab negara tidak akan sanggup menanggung semua pensiunan dan anak-anaknya hingga usia dewasa.
“Perlu juga diperhatikan banyak rakyat sebagai pegawai swasta yang tidak bisa mendapatkan pensiun, dan mereka pembayar pajak ikut menanggung juga. Oleh karena itu, dia menyebut perlunya pemerintah mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada masyarakat,” ucap Anis.
Dia menambahkan, pihaknya membenarkan atas urgensi perbaikan sistem iuran dana pensiun yang lebih berkeadilan di masa mendatang. Terlebih dengan tantangan ageing population yang harus dipersiapkan sedari sekarang, namun tetap dengan cara menjaga perasaan abdi negara.
“Hal itu bisa dengan melakukan efisiensi APBN dari banyaknya pengeluaran yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami tekanan. Kenapa tidak menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas? Alih-alih mempermasalahkan dana pensiun, Pemerintah harus mencari cara untuk menyelamatkan APBN kita,” tutup Anis. (eva)
