JagatBisnis.com – Kepala Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Martin Griffiths, bersama rekan-rekannya di forum koordinasi PBB Inter-Agency Standing Committee (IASC), memohon agar negara-negara mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menghentikan dana ke badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Penangguhan dana ini dipicu oleh tuduhan Israel terhadap 12 dari 13 ribu staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera ratusan lainnya. Sejauh ini, setidaknya sembilan negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada, telah menyetop pendanaan mereka.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan bahwa Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS) telah menyelidiki tuduhan tersebut. Griffiths mengingatkan bahwa penangguhan dana dapat mengakibatkan runtuhnya sistem kemanusiaan di Gaza, yang sangat dibutuhkan oleh 2,2 juta penduduk.
“Dunia tidak bisa meninggalkan rakyat Gaza,” demikian pernyataan IASC, yang menegaskan bahwa tidak ada entitas lain yang mampu memberikan bantuan dalam skala yang dibutuhkan di Gaza.
Sementara itu, serangan Israel di Gaza telah berlangsung selama hampir empat bulan sejak 7 Oktober 2023, menewaskan 26.751 orang dan melukai 65.636 lainnya. Pernyataan ini ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Ketua International Council for Voluntary Agencies (ICVA), Direktur Eksekutif ICVA, dan Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).
PBB mendesak negara-negara donor untuk mempertimbangkan kembali penangguhan dana demi menjaga stabilitas kemanusiaan di wilayah tersebut.
(tia)
