Sri Mulyani Akan Terbitkan Aturan Insentif Pajak Penyimpanan DHE SDA Selain Deposito

jagatbisnis.com – JAKARTA.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan rencana pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) untuk para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) selain dalam bentuk deposito di dalam negeri.

Nantinya, beleid tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sri Mulyani menjelaskah bahwa rancangan peraturan pemerintah (RPP) tersebut masih dalam proses administrasi penetapan.

“RPP saat ini sedang dalam proses administrasi penetapan,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Jumat (3/5).

Baca Juga :   Sri Mulyani: 60 Persen Negara Berpenghasilan Rendah Sulit Membayar Utang

Bendahara Negara tersebut membeberkan saat ini telah ada insentif PPh yang berlaku bagi eksportir yang menyimpan DHE SDA di dalam negeri, yakni diskon PPh Final untuk penyimpanan DHE menggunakan instrumen doposito.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. Beleid tersebut baru mengatur insentif pajak atas penempatan DHE SDA dalam instrumen deposito.

“Berdasarkan PP 123/2015, semakin lama retensi akan semakin kecil tarif PPh-nya, bahkan bisa mencapai nol persen tarif PPh-nya kalau tenor untuk retensinya adalah lebih dari 6 bulan,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga :   Inilah Tiga Tantangan yang Harus Ditaklukan Dunia, Termasuk Indonesia

Saat ini, pemerintah telah mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penempatan DHE SDA melalui regulasi terbaru yakni PP 36/2023. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka insentif pajaknya juga sedang disesuaikan.

Hal ini dikarenakan berdasarkan PP 36/2023, penyimpanan DHE SDA tidak hanya disimpan menggunakan deposito. Pasalnya, eksportir wajib memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui rekening khusus DHE SDA.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada perluasan insentif PPh untuk eksportir yang menyimpan DHE SDA ke depannya.

“Kalau tadi hanya deposito, maka nanti akan diaturnya perluasan menjadi term deposit valas BI dan promissory note LPEI selain deposito,” imbuh Menkeu.

Baca Juga :   Menkeu: Jaga Daya Beli dengan Bansos

Hanya saja, Sri Mulyani tidak membeberkan kapan regulasi tersebut akan diterbitkan. Namun demikian, eksportir yang menyimpan DHE SDA masih bisa memanfaatkan insentif PPh sesuai dengan regulasi yang masih berlaku saat ini.

“Insentif PPh terkait DHE SDA sekarang sebetulnya sudah ada dan tetap bisa dimanfaatkan oleh para eksportir, yaitu diskon PPh final atas bunga deposito yang dananya bersumber dari DHE, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam dolar,” imbuhnya. (Hfz)

MIXADVERT JASAPRO