JagatBisnis.com – Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada Selasa, 23 Januari 2023, menjadi sorotan internasional ketika negara-negara Barat menyoroti perlindungan yang lebih baik bagi warga minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dan memperjuangkan kebebasan yang lebih besar di Hong Kong. Beijing, sementara itu, mengklaim telah mencapai kemajuan bersejarah, sementara PBB menilai kinerja hak asasi manusia Cina.
Ini merupakan tinjauan PBB pertama sejak laporan tahun 2022 yang menyatakan penahanan warga Uyghur di Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun Beijing menyangkal pelanggaran, negara-negara Barat terus menyuarakan keprihatinan, menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet.
Delegasi Cina di PBB Jenewa mengklaim telah mencapai kemajuan sejak tinjauan terakhir pada 2018, menyoroti pencabutan sekitar 100 juta orang dari kemiskinan. Duta Besar Chen Xu menyatakan bahwa Cina telah memulai jalur pembangunan hak asasi manusia yang sesuai dengan kondisi nasionalnya.
Meskipun Cina telah melakukan lobi intensif terhadap negara-negara non-Barat untuk mendukung catatan hak asasinya, protes di luar gedung PBB pada Selasa malam menarik perhatian dunia. Aktivis Tibet, Uyghur, dan Hong Kong, serta pembangkang Cina, bersatu dalam tuntutan mereka untuk hak asasi manusia yang lebih baik.
Beberapa negara, seperti Ethiopia dan Kamerun, memberikan pujian terhadap upaya Cina dalam bidang hak asasi manusia. Namun, negara-negara Barat, termasuk Jerman dan Kanada, mengecam pelanggaran yang diduga terjadi di Xinjiang dan Tibet, serta menyerukan pencabutan undang-undang keamanan nasional kontroversial di Hong Kong.
Eric Chan, kepala pemerintahan Hong Kong, memuji undang-undang tersebut dengan menyatakan bahwa kota kembali ke jalurnya setelah periode kekacauan dan ketakutan sosial. Namun, sejumlah pihak, termasuk Sarah Brooks dari Amnesty International, menyebut pertemuan ini sebagai “daun ara” bagi Cina dan negara-negara yang menjalin hubungan lebih dekat dengan Beijing.
(tia)
