JagatBisnis.com – Kepala HAM PBB, Volker Turk, pada tanggal 23 Juni 2023, menyerukan Tunisia agar menghentikan larangan terhadap kebebasan media dan mengkriminalisasi wartawan independen. Kebebasan pers di Tunisia telah terbatas sejak Presiden Tunisia, Kais Saied, mengambil alih kekuasaan penuh di negara tersebut pada tahun 2021.
Beberapa aktivis dan wartawan menyatakan bahwa kebebasan berbicara menghadapi ancaman serius di bawah pemerintahan Saied. Kebebasan berbicara dan kebebasan media telah menjadi kekuatan bagi warga Tunisia setelah meletusnya revolusi pada tahun 2011, yang menggulingkan Presiden Tunisia saat itu, Zine El Abidine Ben Ali, dan memicu gelombang unjuk rasa Arab Spring.
Turk menyatakan dalam pernyataannya, “Tindakan keras pada awal tahun ini terhadap sejumlah hakim, politikus, pemimpin serikat buruh, pengusaha, dan tokoh masyarakat sipil telah menyebar ke wartawan-wartawan independen, di mana mereka semakin sering dilecehkan dan dihentikan saat melakukan tugas jurnalistiknya.”
Pada bulan sebelumnya, puluhan wartawan dan aktivis mengadakan unjuk rasa menentang larangan dan kriminalisasi terhadap wartawan dan blogger. Menurut Turk, sejak Juli 2021, kantor HAM PBB di Tunisia telah mendokumentasikan 21 kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap wartawan.
Turk menekankan, “Saya mendesak Tunisia untuk mengubah arahnya.” Serikat wartawan nasional Tunisia menyatakan bahwa kebebasan pers di negara itu telah mengalami kemunduran serius sejak tahun 2011. Banyak blogger dan wartawan diadili karena menulis opini yang mengkritik pemerintah. Selain itu, televisi yang dimiliki oleh pemerintah dijadikan alat propaganda oleh Presiden Saied dan melarang semua oposisi untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Presiden Saied membantah tuduhan tersebut.
(tia)
