Berita  

Senat AS Blokir Rancangan Undang-Undang Pengeluaran Darurat: Bantuan Keamanan untuk Ukraina dan Israel Terhenti

Amerika Serikat

JagatBisnis.comRancangan Undang-Undang pengeluaran darurat senilai $110,5 miliar yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan keamanan baru bagi Ukraina dan Israel diblokir di Senat Amerika Serikat. Pemungutan suara menunjukkan hasil yang sangat ketat dengan 49 suara mendukung dan 51 suara menolak, sehingga tidak mencapai jumlah 60 suara yang dibutuhkan untuk membuka pintu perdebatan.

Partai Republik menekankan tuntutan mereka terkait pengendalian imigrasi di perbatasan AS dengan Meksiko, sementara Senator Bernie Sanders, meskipun biasanya sejalan dengan Demokrat, menyuarakan kekhawatiran terhadap pendanaan “strategi militer tidak manusiawi” Israel terhadap warga Palestina.

RUU tersebut mencakup $50 miliar untuk bantuan keamanan Ukraina dan dana untuk bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi pemerintah di Kyiv. Selain itu, $14 miliar diarahkan untuk membantu Israel memerangi Hamas di Gaza.

Baca Juga :   Diduga Bawa Senjata dan Bahan Peledak, Pesawat Kargo Ukraina Jatuh di Yunani

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, turut memilih menolak, memberikan peluang untuk memperjuangkan rancangan tersebut di masa depan. Schumer memperingatkan risiko serius jika Ukraina mengalami kejatuhan, menyebutnya sebagai “momen serius dengan konsekuensi jangka panjang di abad ke-21.”

Baca Juga :   Ada 138 WNI di Ukraina, Dipastikan dalam Kondisi Aman

Pihak Republik menegaskan pentingnya mengedepankan kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan kontrol terhadap perbatasan selatan. Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menyatakan kebutuhan untuk memprioritaskan keamanan nasional Amerika.

Baca Juga :   Intelijen AS: Rusia Akan Gempur Ukraina pada 16 Februari

Meskipun ada kemungkinan rancangan undang-undang tersebut bisa lolos di Senat, tetap perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Sejumlah anggota Partai Republik di DPR, termasuk Ketua DPR Mike Johnson, telah menunjukkan penolakan terhadap bantuan Ukraina dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

(tia)

MIXADVERT JASAPRO