JagatBisnis.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah tudingan bahwa perpanjangan bantuan pangan beras hingga Juni 2024 bertujuan politis. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo, perpanjangan bantuan tersebut murni untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan.
Arief menjelaskan, biasanya panen raya padi di Indonesia terjadi pada Maret dan April. Namun, akibat perubahan iklim, panen raya diprediksi akan mundur atau bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya. Hal ini tentu akan berdampak pada ketersediaan beras di pasaran.
“Sementara kita juga sama-sama ketahui, tahun 2024 ada Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April. Yang mana pada momentum-momentum tersebut, demand untuk beras sebagai pangan pokok mengalami peningkatan,” ujar Arief.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang bantuan pangan beras hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam data Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Arief memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini akan tepat sasaran dan tidak ada muatan politis. “Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Arief juga mengatakan bahwa bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. “Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras,” ujarnya.
Bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63 persen. Ini semakin menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.
Pasca penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali di September 2023, menunjukkan penurunan inflasi beras secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61 persen. Sementara inflasi beras di Oktober 2023 turun menjadi 1,72 persen.
Arief juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini tidak akan berdampak negatif pada harga gabah di tingkat petani. “Kita memang melakukan pengadaan beras dari luar untuk stok CBP, tapi itu selalu terukur dan dijamin tidak membuat harga di level petani menjadi anjlok,” tegasnya.
Dengan perpanjangan bantuan pangan beras ini, diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, juga dapat menjaga ketersediaan beras di pasaran dan mencegah lonjakan harga beras. (tia)
