JagatBisnis.com – Penetapan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek dalam sistem lelang elektronik LPSE di Basarnas diprotes oleh Mabes TNI.
Mabes TNI mengatakan Henri merupakan anggota militer, sehingga pengusutan kasusnya harus dilakukan oleh TNI. KPK akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Mabes TNI. KPK pun mengaku khilaf atas penetapan tersebut.
Terkait polemik itu, Presiden Jokowi mengatakan koordinasi harus dilakukan kedua lembaga.
“Ya, itu menurut saya masalah koordinasi, ya. Masalah koordinasi yang harus dilakukan,” kata Jokowi usai meresmikan Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7).
Jokowi secara normatif menjelaskan setiap instansi harus mematuhi ketentuan masing-masing instansi.
“Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, rampung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai ada kekhilafan yang terjadi dalam OTT tersebut.
“Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan, bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani,” kata Johanis Tanak.
Ia menyebut bahwa anggota TNI tunduk pada ketentuan untuk militer, bukan sipil. “Ketika ada [tindak pidana] melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan ke militer,” kata Tanak.
“Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan, bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani,” kata Johanis Tanak. (tia)
