JagatBisnis.com – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah melakukan perundingan dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengenai isu Myanmar. Dalam pertemuan bilateral di Kuala Lumpur, keduanya membahas tentang upaya untuk memperkuat konsensus lima poin ASEAN terkait krisis Myanmar. Namun, Anwar juga memberikan sinyal bahwa ASEAN bersedia memberikan beberapa fleksibilitas bagi negara-negara tetangga untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan masalah hak asasi manusia, khususnya perlakuan terhadap minoritas, seperti Rohingya.
Sebelumnya, Malaysia dan ASEAN menolak keterlibatan dengan junta Myanmar, namun, Thailand menjadi tuan rumah pertemuan informal dengan junta tersebut dengan alasan untuk menjaga dialog. Tindakan ini telah membuat gerah Indonesia, yang merupakan ketua ASEAN pada tahun tersebut, karena terdapat perbedaan pandangan antara anggota ASEAN dalam pertemuan menteri luar negeri di Jakarta.
ASEAN sendiri telah mendorong implementasi konsensus lima poin yang disepakati dengan junta Myanmar setelah kudeta pada awal 2021. Konsensus tersebut mencakup panggilan untuk menghentikan kekerasan, penyelenggaraan dialog di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, izin untuk bantuan kemanusiaan dari ASEAN, dan izin untuk utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait krisis.
Meskipun ASEAN berupaya mencapai perdamaian di Myanmar melalui konsensus tersebut, banyak pihak yang menganggap rencana perdamaian itu tidak memberikan perkembangan signifikan dalam menyelesaikan masalah krisis di negara tersebut.
Sebagai negara anggota ASEAN dan kritikus junta yang vokal, Malaysia telah menekankan perlunya ASEAN untuk mengutuk keras tindakan junta, termasuk kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Masalah krisis di Myanmar merupakan salah satu tantangan besar bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Negosiasi dan dialog antara anggota ASEAN menjadi krusial untuk mencari solusi yang dapat mengatasi krisis tersebut dan mendukung hak asasi manusia serta kepentingan minoritas di Myanmar.
(tia)
