JagatBisnis.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan permasalahan utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) selesai sebelum Agustus 2023. Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dari kasus ini.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pihaknya saat ini terus berkomunikasi dengan Aprindo, produsen minyak goreng, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal itu dilakukan guna menemukan jalan keluar terhadap permasalahan rafaksi.
“Kami siap untuk berkomunikasi. Kamj juga akan ada titik temunya sebelum Agustus. Sekarang ini masih Mei, masih ada Juni, Juli sebelum itu bisa kami berharap bisa selesai. Apalagi, setahu saya Aprindo dan Kemendag sudah membuka komunikasi khususnya dengan teman-teman di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,” kata Jerry di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Jerry menjelaskan, mangkraknya pembayaran utang ini bukan karena ditahan oleh pihaknya, tapi karena pihaknya harus mendapat Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Agung. Hal itu karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 3 tahun 2022 tentang minyak goreng telah dihapus.
“Makanya, kami meminta kepada Aprindo untuk mencabut opsi mogok jualan minyak goreng sembari menunggu hasil LO Kejagung. Karena BPDPKS pasti akan bayar kalau pendapat hukum sudah keluar. Kami juga tidak akan tinggal diam, cuma kami perlu berhati-hati,” terangnya.
Sebelumnya, Aprindo memberikan tengat waktu selama 2-3 bulan kepada pemerintah untuk melunasi utang sebesar Rp344 miliar. Jika dalam kurun waktu tersebut pemerintah tidak kunjung membayar, maka akan menggugat Kemendag ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak mogok jual minyak goreng di 48.000 ritel di bawah naungannya. (*/eva)
