JagatBisnis.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengklarifikasi terhadap isu penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai lamban. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, terkait KUR sendiri bukan hanya kebijakan dari bank penyalur melainkan ada kebijakan pemerintah.
“Ada perlambatan karena adanya regulasi yang masih dalam prses. Kalau jalan duluan kita kena semprit. Tapi kalau tidak jalan nanti ada opini,” katanya secara virtual, dikutip Sabtu (29/4/2023).
Sunarso menjelaskan, pemerintah juga terlibat dalam kebijakan penyaluran KUR sendiri. Hal itu terkait dengan penentuan bunga dan subsidi yang diberikan melalui APBN. Bunga KUR yanh sebesarnya sebesar 16 persen. Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar 10 persen. Sehingga masyarakat hanya dikenakan bunga 6 persen saja.
“Kenapa lamban? Karena acuannya bunganya, kita tidak tahu. Kita berikan kredit janji ke nasabah bayar bunga 6 persen kalau subsidinya tidak cukup gimana?,” ungkapnya.
Sunarso menambahkan, ntuk realisasi penyaluran KUR hingga kuartal pertama tahun ini, pihaknya sudah menyalurkan 61 persen dari total KUR penugasan yang diamanatkan kepada bank Himbara
“Sekarang resalisasi KUR sampai kuartal I-2023 KUR secara nasional sudah direalisasi Rp25 triliun. Konntrinya Rp14,98 triliun atau 61 persen dari total KUR seluruh bank nasional kepada rakyat. Jadi, kalau ada perlambatan secara nasional, kita bereskan,” pungkasnya. (*/eva)
