JagatBisnis.com, Jakarta – Seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani anggaran negara, muncul usulan untuk mengalihkan subsidi BBM kepada sektor transportasi umum. Para pengamat transportasi menilai langkah ini dapat mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya dapat mengatasi kemacetan dan mengurangi polusi.
Alvin Lie, pakar penerbangan dan transportasi, mengusulkan agar subsidi BBM dialokasikan ke transportasi publik. “Yang disubsidi ini adalah transportasi publik, bukan BBM-nya. BBM mengikuti harga keekonomian saja,” ujar Alvin dalam sebuah rapat dengan Komisi V DPR RI. Ia menambahkan bahwa masyarakat yang menggunakan transportasi publik harus diberikan subsidi, yang nantinya dapat mengurangi beban biaya transportasi harian mereka.
Pengamat lain, Deddy Herlambang, juga mendukung ide tersebut dan menekankan pentingnya subsidi BBM khusus untuk angkutan umum dan logistik. Menurut Deddy, dengan cara ini, tarif transportasi umum dapat tetap terjangkau dan tidak ikut naik seiring kenaikan harga BBM. Hal ini juga dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, mengurangi beban lalu lintas dan emisi karbon.
Sistem subsidi yang diusulkan oleh para pengamat termasuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan warga mengakses transportasi umum dengan biaya lebih rendah atau bahkan tanpa biaya. Sistem serupa telah diterapkan di berbagai negara, di mana biaya transportasi umum disubsidi melalui langganan bulanan yang terhubung dengan identitas nasional warga.
Dengan pengalihan subsidi ini, diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih efektif untuk memperkuat infrastruktur transportasi publik dan memastikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya mengurangi dampak negatif dari kemacetan dan polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan.
Transformasi ini memerlukan komitmen serius dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
