JagatBisnis.com-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berharap alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat menjadi agen perubahan (agent of change). Keberadaan agen perubahan tersebut dimaksudkan agar di masa yang akan datang dapat lahir terobosan dalam birokrasi pemerintahan tanpa harus melanggar hukum.
“Kunci utama, revolusi budaya menuju kultur yang lebih baik harus ada agen perubahan. Dan Yang pertama itu adalah ASN, dan diharapkan IPN menjadi motor, ujung tombak agen perubahan di birokrasi,” katanya dalam dalam Kongres ke-III Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (17/9/2022).
Dia menjelaskan, dari total sekitar 3,9 juta ASN di Indonesia, 31.326 diantaranya adalah alumni IPDN. Sehingga diharapkan menjadi ujung tombak berlangsungnya roda pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya sudah memetakan beberapa kelemahan birokrasi di Indonesia. Diantaranya adalah rumit, rawan terhadap korupsi, feodal, serta misi melayani masih berpikir sebagai penguasa.
“Kurang kreatif, kurang berpikir out of the box, sangat normatif. Kesan ini masih terjadi. Ini membuat pemerintahan kita tidak efektif, efisien. Pelayanan publik akan terganggu,” imbuh Tito.
Menurutnya, untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka kedepannya IPDN harus memperkuat budaya disiplin, dengan melahirkan kurikulum antikorupsi melalui materi yang terus diperbaharui. Selain itu, perlu digagas agenda rutin dengan menghadirkan pejabat, serta pelaku usaha, untuk memperkaya wawasan IPDN.
“Termasuk dengan mendorong jenjang lulusan IPDN hingga ke tingkat S2 dan S3,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK yang juga merupakan Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik, menambahkan, beberapa peran alumni IPDN memiliki posisi dalam melakukan perubahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka adalah perumus dan pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, pembaharu, dan insan cendekia warga masyarakat.
“Kuncinya, kalau ingin mewarnai negara ini harus bisa menjadi bagian dari politik. (*/eva)
