<strong>JagatBisnis.com - </strong>Dalam upaya untuk mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi nasional dan vaksinasi Gotong Royong. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir. Honesti mengatakan, program vaksinasi Gotong Royong diatur Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Vaksin yang digunakan dalam vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan dalam program pemerintah. Untuk itu, kata Honesti, vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin yang sedang digunakan pemerintah. “Jadi tidak boleh vaksin yang sudah digunakan untuk vaksin program pemerintah itu digunakan untuk program vaksin Gotong Royong,” katanya dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (30/3/2021). Sementara itu, mengenai mekanisme vaksin gotong royong tersebut, Honesti mengungkapkan, registrasi korporasi harus melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin), nantinya data dari Kadin akan diserahkan ke Kementrian Kesehatan, baru nanti ke Biofarma. “Jadi tetap untuk suplainya ada di holding farmasi, tetapi proses registrasi korporasi terkait jumlah keluarga karyawan itu sama Kadin dan data tersebut diserahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk nanti diberikan kepada Bio Farma,” ucapnya. Lebih lanjut Honesti mengatakan, untuk proses vaksinasi Gotong Royong ini, Bio Farma akan kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) swasta di seluruh Indonesia. Pasalnya, korporasi yang mendaftarkan karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Honesti menyebutkan, pada tahap pertama, ada 7,5 juta karyawan dan keluarganya yang sudah didaftarkan oleh korporasi ke Kadin, sehingga jika diasumsikan satu orang dua dosis, maka 15 juta dosis harus disiapkan untuk suplai vaksin Gotong Royong. “Kami yakin angka ini masih bertambah, karena masih dibuka registrasi gelombang kedua. Kita menunggu total berapa perusahaan yang mendaftarkan ke Kadin,” tutupnya.(HAB)
Discussion about this post