JagatBisnis.com – Belakangan ini, makin banyak saja pejabat tertangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dari kalangan menteri, bupati, hingga lembaga sosial masih berupaya memperkaya diri dengan korupsi. Padahal seharusnya dengan harta dan pendapatannya, mereka sudah sangat cukup untuk hidup layak. Mengapa orang-orang seperti ini masih rakus korupsi?
Berita terakhir ini yang tertangkap KPK adalah Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo beserta lima orang lainnya dan menjadi tersangka jual beli jabatan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai Rp136 juta, rekening Bank Mandiri atas nama AJW berisi sekitar Rp4 miliar, dan setoran uang atas nama AJW sebesar Rp400 juta. Setidaknya 34 orang diamankan dalam kasus ini kebanyakan pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang.
Belum berselang lama, Bupati Bogor Ade Yasin juga tertangkap lembaga antirasuah ini. Tak hanya bupati, beberapa pejabat setingkat menteri juga pernah dicokok KPK. Salah satunya Menteri Sosial Jualiari Batubara yang melakukan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.
Yang cukup mengagetkan juga adalah salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia, yang katanya mengambil donasi untuk keperluan operasional gaji karyawan dan perusahaan-perusahaan milik pengurusnya. Lembaga yang bernama Aksi Cepat Tanggap (ACT) itu pun sekarang dicabut izinnya oleh pemerintah. Ini bukan pertama kali ada kontroversi yang melibatkan aksi sosial dan kemanusiaan.
Melihat banyak fenomena kasus korupsi di negeri ini, ada fakta yang sulit terbantahkan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi. Orang-orang melakukan korupsi apapun latar belakangnya. Entah itu asal daerah, pendidikan, agama, budaya, dan lain sebagainya.
Padahal semua orang tahu, termasuk mereka yang melakukan korupsi yang rata-rata bergelar sarjana, bahwa melakukan korupsi akan merugikan banyak orang. Selain itu, korupsi juga akan merugikan dirinya sendiri seperti dipenjara, lembaganya terpaksa dicabut izinnya seperti yang terjadi pada ACT serta berdampak kepada pihak keluarga.
Kita sering menyaksikan para koruptor dan keluarganya termasuk anak-anaknya dihina dan di-bully di media sosial gara-gara korupsi. Padahal bisa jadi anaknya atau keluarganya tidak ikut bersalah melakukan korupsi.
Yang sering menjadi pertanyaan, mengapa masih ada saja orang melakukan korupsi? Padahal ia tahu risikonya sangat berat. Tak hanya itu, para koruptor ini juga bukan orang susah, karena dari sisi pendapatan dan harga sudah berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya raya.
Lihat saja di kasus Juliari Batubara. Dari temuan KPK, ia mengambil Rp10.000 dari 300 ribu paket Bansos. Uang Rp10.000 dari 300 ribu itu sebenarnya tidak banyak, ‘hanya’ 3 persen dari dana Bansos. Sementara kekayaan Juliari yang juga pengusaha itu sudah luar biasa banyak. Hidupnya mungkin sudah nyaman dan berlebihan. Pertanyaannya adalah kenapa harus korupsi?
Ada lagi kasus suap Ketua DPD-RI Irman Gusman di bulan September 2016. Ia menerima uang suap Rp100 juta. Padahal ia punya kekayaan yang mencapai hampir Rp32 miliar. Melihat kenyataan seperti ini sepertinya tidak masuk akal melakukan korupsi dengan pertaruhan risiko yang sangat besar.
Mengapa bisa begitu? Menarik menyimak pendapat dari Evan dari Satu Persen, di channel YouTube-nya yang mengungkapkan fenomena seperti itu sebenarnya bisa dijelaskan lewat satu teori Behavioral Economics yang disebut sebagai Fudge Factor Theory. Behavioral economics adalah salah satu cabang ilmu yang menjelaskan, manusia ketika mengambil keputusan ekonomi pasti dipengaruhi berbagai macam faktor.
Ada faktor psikologis, sosial, emosional yang bisa berpengaruh kepada keputusan seseorang. Kadang kala orang lain melihat keputusan yang ia ambil tidak rasional. Seperti dalam kasus korupsi, mengapa ia masih melakukannya padahal sudah kaya, punya jabatan bahkan dihormati banyak orang. (pia)
