Gugat Sertifikat Get All 40, WD 40 Dinilai Mencederai Peradilan Indonesia

JagatBisnis.com– Ketua Koperasi Pasar HWI Lindeteves Chandra Suwono menyampaikan keprihatinannya terkait perseteruan dua pemilik produk cairan anti karat WD 40 dengan Get All 40 yang berlarut-larut dan adanya indikasi arogansi perusahaan asing.

Kasus ini bermula dari gugatan pembatalan sertifikat Get All 40 oleh WD 40 pada tahun 2015. Dalam persenketaan tersebut  Get All 40 kalah sampai pada tingkatan Mahkamah Agung (MA).

Namun Get All 40 berhasil mengambil kembali haknya melalui komisi banding Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)  dengan memanfaatkan diterbitkannya PP 10 tahun 2019, tentang tata cara banding merek di HAKI.

“Karena merasa dirugikan selama beberapa tahun, dan terhentinya produksi atas pesanan yang sudah diterima, maka setelah berhasil mengambil kembali haknya, Get All 40 melakukan gugatan ganti rugi dipengadilan niaga Jakarta Pusat,” ungkap Chandra Suwono, melalui keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Namun gugatan dengan nomor 41 yang  dilayangkan pada Agustus 2020 itu baru dijadwalkan sidang perdananya pada tanggal 6 januari 2021. “Dari sini nampak sekali arogansi dari perusahaan Amerika WD 40 itu,” tegas Chandra Suwono.

Menurut Chandra Suwono,  karena pihak WD 40tidak peduli dengan gugatan Get All 40, tidak ada perwakilan mereka yang hadir dalam sidang untuk menjawab gugatan Get All 40. “Malah seminggu kemudian WD 40 mengugat balik Get All 40 untuk membatalkan sertifikat Get All 40,” papar Chandra Suwono.

Dengan adanya gugatan balik dari WD 40, Chandra Suwono menyimpulkan adanya itikad   tidak baik dari pihak WD 40. “Mereka tidak menghargai pasar bebas, persaingan bebas dan ingin mematikan pengusaha lokal seperti Get All 40 dengan gugatan pembatalan sertifikat yang sudah dikembalikan melalui mekanisme yang diatur dalam PP 10 tahun 2019,” jelas Chandra Suwono.

Lebih jauh Chandra Suwono menduga, pihak WD 40 telah melecehkan sistem hukum dan menciderai peradilan Indonesia yang menerapkan azas sederhana, cepat dan murah dalam proses peradilan. “Sekarang hukum menjadi rancu dengan adanya satu objek dengan dua gugatan dan dengan para pihak yang sama,” cecear Chandra Suwono.

Menurut Chandra  Suwono, supaya tidak terjadi kerancuhan dalam hukum,  mestinya gugatan WD 40 tidak perlu diterima atau tidak disidangkan, mengingat azas hukum Indonesia yang sederhana, cepat dan murah itu.

Menyikap perseteruan,  Chandra Suwono percaya para hakim yang mulia yang mengadili sengketa ini dapat mengambil keputusan seadil-adilnya agar dapat memberikan kepastian hukum untuk dunia usaha, tanpa monopoli dan penzoliman dari pengusaha besar, pengusaha asing  terhadap pengusaha lokal.(hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button