500 Orang Tewas dalam Aksi Kekerasan Junta Militer Myanmar

JagatBisnis.com – Lebih dari 500 orang berpulang dalam aksi kekerasan yang dilakukan junta tentara Myanmar kepada pengunjuk rasa yang menentang kudeta untuk menggelindingkan atasan awam Aung San Suu Kyi, tutur sebuah kelompok pemantau lokal pada Selasa, 30 Maret 2021.

Jumlah korban berguguran kala daya bumi bertambah atas kampanye kejam tentara melawan gerakan yang menuntut penyembuhan kerakyatan dan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Berita Terkait

Penguasa AS menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar dan kepala PBB Antonio Guterres melantamkan front aliansi garis besar untuk menekan junta setelah lebih dari 100 pengunjuk rasa berpulang dalam kekerasan berdarah akhir minggu.

Muncul rasa setiap hari di semua Myanmar oleh pengunjuk rasa tak bersenjata telah disambut dengan gas air mata, timah panas karet dan timah panas runcing.

Federasi Dorongan untuk Narapidana Politik( AAPP) mengatakan telah mengkonfirmasi keseluruhan 510 kematian masyarakat awam, tetapi mereka menegaskan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih besar.

Sekretaris Jenderal PBB Guterres menekan penguasa Myanmar untuk melakukan peralihan kerakyatan yang sungguh- sungguh.

” Betul- betul tidak bisa diperoleh melihat kekerasan kepada banyak orang pada tingkatan yang sedemikian itu besar, sedemikian itu banyak orang terbunuh,” tutur Guterres dalam rapat pers dilansir ChannelNewsAsia.

” Kita menginginkan lebih banyak aliansi…( dan) lebih banyak komitmen dari komunitas global untuk memberikan tekanan untuk membenarkan kalau situasinya menjempalit,” tuturnya.

Rezim Kepala negara Amerika Sindikat Joe Biden memublikasikan pada hari Senin kalau Akad Kerangka Perdagangan dan Pemodalan 2013, yang menata cara untuk tingkatkan bidang usaha tetapi bukan perjanjian yang seluruhnya matang, akan tetap ditangguhkan hingga kerakyatan dipulihkan.

” Amerika Sindikat menyumpahi keras kekerasan kasar gerombolan keamanan Burma kepada masyarakat awam,” tutur Perwakilan Bisnis AS Katherine Tai, menggunakan julukan lama Myanmar, Burma.

Statment itu dengan cara efisien menghilangkan Myanmar dari Sistem Preferensi Biasa, dimana AS memberikan akses leluasa banderol ke sebagian impor dari negeri bertumbuh jika mereka penuhi standar utama. (ser)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button