JagatBisnis.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya politisasi dalam pembagian bansos menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Ketum Partai Golkar itu menjelaskan, pembagian bansos bukan baru dilakukan menjelang pemilu. Tapi, sudah dilakukan sejak masa pandemi COVID-19.
“Kita sudah membagi bansos sejak COVID. Jadi bansos itu tidak terkait dengan tahun politik. Karena kalau kita lihat di masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan,” ujar Airlangga usai acara Konsolidasi Serikat Pekerja Nusantara di Karawang, Jawa Barat, Rabu (31/1).
Airlangga mengatakan, masalah iklim seperti fenomena El Nino dan faktor dinamika perdagangan internasional menjadi alasan diberlakukannya bansos di masyarakat saat ini.
“Dan salah satu langkah adalah melanjutkan pemberian Bansos. Jadi baik itu berupa beras ataupun BLT, yang dirasakan sangat diperlukan. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan keluarga penerima manfaat itu kita selalu memberikan sembako juga. Jadi kita tidak ingin dengan adanya agenda politik bantuan itu terputus,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, pembagian bansos ini disindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menilai pembagian bansos menjadi alat politik yang digunakan untuk menguntungkan diri menjelang Pemilu 2024.
Hasto mengatakan, pembagian berbagai bansos ini sarat dengan politik. Belum lagi ada gambar yang beredar di media sosial soal beras Bulog yang ditempel stiker Prabowo-Gibran.
Tanda lainnya, kata Hasto, tak dilibatkanya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bansos.
“Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu ibu Risma tidak diajak? Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran,” tutur Hasto di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” sambungnya. (tia)
