JagatBisnis.com – Sejumlah negara Eropa, negara-negara Arab yang “prihatin,” dan Amerika Serikat sedang berkolaborasi dalam konsep pemerintahan bersatu Palestina untuk menarik dana rekonstruksi, demikian diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, dalam wawancara di Davos.
Eide menyatakan bahwa negara-negara tersebut sedang berupaya membangun pemerintahan persatuan yang luas, meskipun ia tidak merinci nama negara-negara yang terlibat secara spesifik. Norwegia memandang bahwa wilayah Palestina yang bersatu sebaiknya dijalankan oleh Otoritas Palestina, dengan prinsip utama bahwa hal tersebut harus sesuai dengan keinginan rakyat Palestina.
Norwegia, yang berperan sebagai fasilitator dalam pembicaraan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1992-1993 yang menghasilkan Perjanjian Oslo, kini terlibat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang kokoh. Otoritas Palestina, yang terbentuk berdasarkan Perjanjian Oslo, telah menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat dan melakukan pembicaraan dengan Israel hingga runtuh pada tahun 2014. Di sisi lain, Hamas memerintah di Gaza sejak 2007.
Menteri Eide menekankan bahwa solusi dua negara menjadi mendesak mengingat eskalasi konflik di wilayah tersebut. Namun, ia mengakui bahwa hanya Amerika Serikat dan rakyat Israel yang dapat mempengaruhi posisi Israel. Sementara upaya mencari solusi dua negara terus dilakukan, fokus saat ini adalah pada menciptakan persatuan di antara masyarakat Palestina.
Seruan untuk solusi dua negara semakin meningkat setelah serangan terhadap Israel pada 7 Oktober, yang memicu konflik serius dan tuntutan rekonstruksi. Meskipun tantangan besar, negara-negara terlibat berharap dapat mencapai kesepakatan yang dapat menciptakan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan Israel menekankan pentingnya demilitarisasi negara Palestina untuk menjaga keamanannya.
(tia)
