JagatBisnis.com – Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat selama 1 dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya cakupan kepesertaan, kualitas layanan dan manfaat yang diberikan. Tren positif ini perlu dilanjutkan di masa mendatang.
“Data DJSN, jumlah peserta JKN pada tahun 2023 mencapai 96,3 persen atau telah melebihi target peta jalan 2023 (91 persen). Pada 2014 kepesertaannya 133,4 juta dan sampai saat ini kepesertaannya sudah mencapai 267,3 juta. Sedangkan, jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 42 persen sedikit dibawah target peta jalan 2023 (43,92 persen),” kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto dalam Kaleidoskop Sistem JKN, Refleksi Satu Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia di Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Agus menjelaskan, tantangan jaminan sosial ke depan bahwa Indonesia masih menghadapi penyakit yang tidak diketahui dari mana datangnya. Karena sebanyak 19,9 persen penduduk Indonesia di 2040 merupakan usia lanjut dan risiko kesehatan sangat besar. Selain itu, risiko pekerja di Indonesia juga makin besar. Untuk itu, pihaknya berharap jaminan sosial terus berlangsung di Indonesia dan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk mendorong generasi emas ke depan. “Apalagi saat ini, risiko terpapar penyakit katastropik dan risiko dalam pekerjaan semakin meningkat. Sehingga, perlindungan sosial masih sangat dibutuhkan siapa pun presiden yang memimpin. Hal itu untuk meningkatkan rasa aman, produktivitas dan dapat terhindar dari risiko kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menambahkan, lebih 95 persen penduduk Indonesia sudah terjamin BPJS Kesehatan hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Capaian ini dikatakan membutuhkan waktu yang lama bagian sebagian negara.
“Pada 2023 kepercayaan masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan meningkat tajam sampai 1,6 juta per hari penggunanya. Dengan kepercayaan ini, lebih Rp40 triliun harus dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan. Maka faskes yang dulu ogah-ogahan kerja sama malah sekarang antri untuk kerja sama,” ucap Ghufron.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Irawan Buntoro mengungkapkan, dalam peta jalan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya menargetkan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 70 juta pekerja pada 2026. Saat ini, baru mencapai 41,56 juta pekerja. Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 65 persen dengan coverage rate jumlah pekerja yang menjadi semesta perlindungan program jaminan sosial.
“Kami juga menargetkan dana investasi mencapai Rp1.001 triliun pada 2026. Hal ini semata-mata agar BPJS Ketenegakerjaan dapat memenuhi kewajiban kepada peserta. Realisasi penerimaan iuran pada 2023 telah mencapai Rp96,9 triliun dan di 2024 kami perkirakan akan mencapai Rp100 triliun. Ini akan terus kami jaga dan tingkatkan. Pembayaran manfaat pada 2023 kami sudah mencapai Rp52,7 triliun,” tutup Irwan. (eva)
