JagatBisnis.com – Calon Presiden nomor urut 1 usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjelaskan program pembangunan 40 kota yang diusungnya bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bukan dimulai dari nol.
“Kami memiliki data tentang PDRB (produk domestik regional bruto) tiap-tiap kota se-Indonesia dan menemukan ketimpangan,” ujar Anies saat Diskusi dan Kalibrasi Bersama Mahasiswa di GOR Jatidiri, Semarang, jateng, Minggu (24/12/2023).
Anies mengatakan Jakarta menjadi kota yang memiliki PDRB paling tinggi, sedangkan kota-kota lainnya lebih kecil, apalagi yang berlokasi semakin jauh dari Ibu Kota, seperti di kawasan timur Indonesia.
Untuk itu, kata dia, strategi yang diperlukan ke depan adalah dengan meningkatkan kota-kota yang sekarang sudah ada menjadi kota yang mempunyai kemampuan dan kegiatan ekonomi lebih tinggi.
“Di situlah dibangun, apa? Fasilitasnya, transportasi umum, infrastruktur kegiatan usaha,” katanya, didampingi wakilnya, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.
Dengan pembangunan itu, tutur Anies, 40 kota tersebut menjadi “naik kelas”, misalnya di Jawa Tengah, selama ini kota yang paling besar adalah Kota Semarang, nantinya kota-kota lain perlu ditingkatkan.
“Mana yang perlu ditingkatkan? Misalnya, Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pekalongan. Demikian juga di Sulawesi Selatan, dan lainnya,” terang Anies.
Jadi, kata Anies, program pembangunan kota tersebut bukan membangun dari nol, tetapi mengembangkan kota-kota yang sudah ada menjadi besar dan mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya.
“Bukan membuat dari lahan baru, dari nol,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Anies, urbanisasi adalah fenomena yang tidak bisa dicegah dan ke depan diprediksi akan semakin masif, yakni perpindahan penduduk desa ke kota besar.
“Yang bisa dicegah, jangan sampai Jakartanisasi. Kalau kota-kota sekitar tumbuh berkembang, urbanisasi akan datang ke sana. Tidak harus pindah ke Jawa atau ke Jakarta,” ujar Anies.
“Dan itu ada studinya. Dengan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dengan mendorong transportasi umum, distribusi air bersih, dan pengelolaan sampahnya. Supaya tidak mengulangi masalah di Jakarta,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (tia)
