JagatBisnis.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong kepala daerah memperkuat produksi pangan guna menekan inflasi, khususnya merealisasikan target produksi beras sebanyak 35 juta ton pada musim panen yang akan datang. Target tersebut mengalami peningkatan dari target sebelumnya yang hanya 31 juta ton. Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi mengatakan, seharusnya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras. Untuk itu, pihaknya akan memberikan reword atau hadiah khusus bagi daerah yang mampu memproduksi beras secara tinggi. Sehingga melalui cara ini Indonesia memiliki pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
“Kami akan memberikan reward untuk saudara-saudara kita di dinas pertanian di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi beras cukup banyak,” ujar Plt. Mentan Arief saat menggelar Hari Pangan Sedunia bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementan, Senin (16/10/2023).
Dia menjelaskan, untuk mendukung pencapaian target tersebut, pihaknya meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PSP dan BPPSDMP untuk saling bersinergi dengan unit eselon I lainnya dalam menyediakan benih unggul, ketersediaan pupuk hingga kesiapan penyuluh. Bahkan bersinergi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menggerakan elemen di daerah, termasuk penyuluh.
“Tolong nomor telepon semua penyuluh diserahkan kepada Pak Tito (Mendagri) untuk membantu siapapun yang ke daerah dalam memecahkan masalah bisa menghubungi penyuluh yang tersedia. Seperti kemarin kita ke Karawang dengan Bupati ada wilayah yang kena hama tikus, kemudian wilayah mana yang ada hama burung semua harus kita pecahkan,” ungkapnya.
Arief menegaskan, saat ini pihaknya juga fokus menstabilisasi pasokan dan harga melalui bazar murah yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Kemudian, menyalurkan bantuan beras sebanyak 640 ribu ton untuk 21,3 juta penerima KPM.
“Beras sebanyak 640 ribu ton ini harus terbagi habis dalam 3 bulan untuk 21,3 juta KPM. Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada badan pangan nasional dan Bulog. Jadi, tidak boleh main-main karena ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan seluruh Indonesia,” paparnya. (eva)
